Kolaborasi RI-India, Bos BPOM Sebut Regulasi Kesehatan Kunci Investasi

Kerja sama Indonesia dan India di sektor farmasi dan kesehatan kini tak hanya berfokus pada perluasan pasar, melainkan membangun fondasi masa depan industri yang kokoh melalui sistem regulasi yang mendorong investasi, mempercepat inovasi, sekaligus menjamin keselamatan masyarakat.

Pesan strategis itu disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar, dalam forum India Indonesia Chamber of Commerce (IndCham) bertema "Indonesia's Regulatory Direction for Pharmaceuticals, Food & Healthcare" yang berlangsung di Jakarta, Rabu (14/10).

Taruna memaparkan arah transformasi pengawasan obat dan makanan Indonesia. Fokusnya adalah membangun ekosistem regulasi yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, memberikan kepastian bagi dunia usaha, sekaligus menjaga standar keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat.

"Agenda ini memiliki arti strategis. Pasar domestik yang besar dan kebutuhan kesehatan yang terus berkembang membuka peluang investasi bagi industri farmasi internasional," kata Taruna Ikrar dalam keterangan resmi.

Namun, Taruna Ikrar mengatakan potensi tersebut perlu ditopang oleh kepastian proses perizinan, kemampuan regulator mengikuti perkembangan teknologi, dan sistem pengawasan yang kredibel.

Regulasi, dalam konteks itu, bukan hanya instrumen administratif untuk menentukan boleh atau tidaknya sebuah produk dipasarkan. Regulasi juga menjadi bagian penting dari ekosistem yang menghubungkan inovasi, investasi, dan kepentingan publik.

Taruna membawa perspektif bahwa kemajuan industri kesehatan harus berjalan seiring dengan tanggung jawab melindungi kehidupan manusia. Kecepatan proses bisnis perlu dibangun melalui sistem yang efisien dan berbasis ilmu pengetahuan, bukan dengan mengurangi standar keselamatan.

Pesan tersebut relevan bagi India, yang memiliki industri farmasi dan kapasitas manufaktur produk kesehatan yang dapat menjadi bagian dari penguatan hubungan ekonomi kedua negara.

Pertemuan IndCham menjadi ruang untuk mempertemukan kebutuhan Indonesia terhadap pengembangan industri kesehatan dengan peluang kemitraan internasional. Hubungan yang sudah terbentuk dapat diperluas melalui perdagangan, investasi, pertukaran pengetahuan, dan penguatan kerja sama antarlembaga regulator.

Peluang Besar Industri Farmasi Indonesia-India

Forum IndCham tidak hanya menjadi ajang penyampaian kebijakan. Pertemuan langsung antara regulator dan pelaku usaha juga membuka ruang untuk membahas kebutuhan industri serta peluang kerja sama yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

"Dari data BPOM untuk periode 1 Januari 2022 hingga 30 September 2026, Indonesia menerbitkan 13.740 sertifikat impor produk farmasi dari India. Pada sektor kosmetik, tercatat 1.481 sertifikat impor dan 122 sertifikat ekspor. Sementara itu, pada sektor pangan, tercatat 14.739 sertifikat impor dan 5.573 sertifikat ekspor," ungkap Taruna Ikrar.

Menurut dia, angka tersebut menggambarkan aktivitas perdagangan yang telah berjalan sekaligus menunjukkan pentingnya koordinasi pengawasan di tengah arus produk lintas negara.

Dari sisi registrasi, kata Taruna, BPOM mencatat 511 produk farmasi asal India telah terdaftar di Indonesia, melibatkan 41 produsen dan 60 importir.

Pada sektor kosmetik, terdapat 1.032 produk terdaftar yang melibatkan 58 produsen dan 21 importir. Sementara itu, pada sektor pangan tercatat 1.736 produk, dengan keterlibatan 206 produsen dan 83 importir.

"Data tersebut memperlihatkan bahwa hubungan ekonomi Indonesia-India di sektor kesehatan telah memiliki fondasi yang nyata. Tantangan berikutnya adalah mengembangkan hubungan itu agar menghasilkan nilai tambah lebih besar bagi kedua negara," jelas Taruna Ikrar.

Bagi Indonesia, peluangnya mencakup peningkatan investasi, penguatan kapasitas produksi, pengembangan sumber daya manusia, dan perluasan akses terhadap produk kesehatan yang memenuhi persyaratan.

Namun, ujar Taruna, besarnya potensi pasar tidak otomatis menjamin keberhasilan investasi. Dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi, sedangkan masyarakat membutuhkan jaminan bahwa produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan dan mutu.

"Di titik inilah transformasi BPOM menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan," ujar Taruna.