Setiap bulan, tubuh perempuan menjalani proses yang sama. Menstruasi datang, terkadang disertai kram perut, nyeri pinggang, pusing, hingga tubuh yang terasa begitu lemas. Bagi sebagian perempuan, rasa sakit itu bahkan cukup berat untuk membuat mereka kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari.
Namun, menstruasi tidak mengenal hari libur, tenggat pekerjaan, ataupun jam masuk kantor. Perempuan tetap dituntut menjalankan tanggung jawabnya, seolah rasa sakit yang mereka alami bisa dikesampingkan begitu saja.
Di Indonesia, perjuangan itu belum berhenti pada urusan menahan nyeri. Perempuan juga harus berhadapan dengan sulitnya memperoleh hak cuti haid, biaya produk menstruasi yang terus ditanggung sendiri, hingga minimnya fasilitas sanitasi yang layak.
Padahal, menstruasi bukan pilihan. Perempuan tidak pernah memutuskan untuk mengalami proses biologis tersebut. Namun, ironisnya, berbagai kebutuhan untuk melewatinya dengan layak justru masih kerap dianggap sebagai urusan pribadi.
Ketika rasa sakit harus berkompromi dengan pekerjaan
Indonesia sebenarnya telah memiliki aturan yang melindungi pekerja perempuan yang mengalami nyeri haid. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan hak kepada pekerja perempuan untuk tidak bekerja pada hari pertama dan kedua menstruasi apabila mengalami sakit dan memberitahukannya kepada pengusaha.
Upah mereka pun tetap wajib dibayarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b. Sayangnya, keberadaan aturan tidak selalu berarti perempuan bisa mengakses hak tersebut dengan mudah.
Caca (30), pegawai swasta di Jakarta, termasuk yang cukup beruntung karena bekerja di lingkungan yang memahami kondisi menstruasinya. Ketika nyeri haid datang, ia bisa meminta izin bekerja dari rumah dan mendapatkan pengurangan beban pekerjaan.
"Jadi, masuk tapi kerjanya seringnya enggak kayak hari-hari biasanya," kata Caca.
Meski demikian, nyeri yang dialaminya terkadang tetap membutuhkan obat pereda sakit. Bahkan, pernah suatu ketika ia mengalami pandangan berkunang-kunang, kehilangan fokus, pusing, dan lemas saat berada di kantor. Setelah mengetahui dirinya menstruasi, rekan kerjanya langsung menyarankan agar ia beristirahat.
Pengalaman tersebut membuat Caca menyadari bahwa tidak semua perempuan memiliki kemewahan yang sama. Pekerja pabrik, tenaga medis, dan perempuan dengan pekerjaan yang tidak memungkinkan Work From Home (WFH) tentu membutuhkan perlindungan yang lebih nyata.
Ia juga menilai sebagian perusahaan berpotensi mempersulit pekerja untuk mengambil cuti haid melalui prosedur administratif yang rumit.
"Padahal mereka ngatur juga soal denda ya, tapi nyerahin ke perusahaan tuh jadi celah buat perusahaan-perusahaan yang enggak mau rugi dan enggak manusiawi," ujarnya.
Menstruasi dan beban yang terus ditanggung perempuan
Co-director Hollaback! Anindya Restuviani menilai persoalan ini berakar pada budaya patriarki yang masih mengakar di masyarakat. Pengalaman biologis perempuan, menurut dia, belum sepenuhnya dianggap sebagai pertimbangan penting dalam pembentukan kebijakan.
"Peran-peran biologis perempuan atau orang yang punya rahim, mereka yang menstruasi, mereka yang melahirkan, itu tidak dianggap menjadi sebuah pengalaman yang penting atau yang primer," kata Anindya.
Cara pandang tersebut juga terlihat dari persoalan harga produk menstruasi. Pembalut dan tampon merupakan kebutuhan yang tidak bisa begitu saja dihindari, tetapi perempuan masih harus mengeluarkan uang untuk membelinya, termasuk menanggung pajak yang dikenakan pada produk tersebut.
Anindya menyebut kondisi ini sebagai bagian dari period poverty atau kemiskinan menstruasi. Persoalannya bukan sekadar ketidakmampuan membeli pembalut, melainkan juga keterbatasan akses terhadap air bersih, toilet layak, fasilitas sanitasi, dan pendidikan kesehatan reproduksi.
Ia mengungkapkan riset pada 2018 atau 2019 yang menunjukkan perempuan Indonesia mengeluarkan biaya sekitar 20 persen lebih tinggi untuk produk menstruasi dibandingkan perempuan di sekitar 19-20 negara Asia lainnya.
"Ini bukan sesuatu yang kita bisa memilih, antara apakah kita mau menstruasi atau tidak, apakah kita mau mengeluarkan biaya pembalut atau enggak. Ini adalah kebutuhan primer," ujarnya.
Dengan kata lain, perempuan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk sesuatu yang tidak pernah mereka pilih untuk alami.

