Aksi India 'Sewakan' Taj Mahal ke Swasta Tuai Kecaman

AFP , CNN Indonesia | Senin, 30/04/2018 10:53 WIB
Aksi India 'Sewakan' Taj Mahal ke Swasta Tuai Kecaman Pemerintah India dikecam karena dianggap menyewakan puluhan monumen bersejarah seperti Taj Mahal kepada swasta di bawah kebijakan 'mengadopsi cagar budaya'. (CNN Indonesia/Lesthia Kertopati)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah pemerhati cagar budaya menuduh pemerintah India mencoba melakukan privatisasi peninggalan bersejarah seperti Taj Mahal setelah mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan perusahaan swasta mengelola puluhan monumen bersejarah.

Politisi oposisi menuduh pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi 'menyewakan' beragam monumen bersejarah di bawah kebijakan 'Mengadopsi Warisan Budaya' yang memungkinkan 95 situs bersejarah dikelola oleh swasta.

Pada Sabtu (28/4), Kementerian Pariwisata India merilis sebuah kontrak lima tahun senilai 250 juta rupe atau sekitar US$3,7 juta dengan perusahaan Dalmia Bharat atas situs bersejarah Red Fort di Delhi dan lainnya di selatan negara bagian Andhra Pradesh.


Monumen lainnya yang masuk dalam daftar kebijakan tersebut adalah Taj Mahal yang tengah diperebutkan oleh dua perusahaan swasta, serta kompleks bersejarah dari Abad ke-12 Masehi Qutub Minar di Delhi yang masuk dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO.


Red Fort merupakan bangunan yang dibangun oleh Kaisar Shah Jahan pada 1639 dan masuk dalam Daftar Warisan UNESCO. Bangunan ini pula menjadi tempat perdana menteri India melakukan pidato hari kemerdekaan setiap tahunnya.

Pemerintah mengatakan kontrak yang diberikan hanya mencakup pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan kawasan Red Fort.

Perusahaan Dalmia Bharat akan diizinkan menempatkan sejumlah iklan, menetapkan harga tiket masuk, dan mendapatkan keuntungan dari penjualan yang mereka lakukan dengan pengawasan dari pemerintah.

Sejumlah pejabat pemerintah mengkritik dan menyebut bahwa seluruh hasil dari monetisasi di bawah peraturan tersebut haruslah digunakan untuk perbaikan monumen.

Oposisi mengecam kebijakan tersebut dan meminta penggunaan lebih banyak dana pemerintah untuk mengelola beragam monumen bersejarah tersebut.


"Kenapa harus disewakan? Sedih dan hari kelam dalam sejarah negara ini," kata Mamata Banerjee, Menteri Kepala di Negara Bagian West Bengal.

Aktivis kebudayaan Rana Safvi mengatakan kebijakan pemerintah India masih belum jelas mengatur pemantauan manajemen perusahaan mengelola monumen.

"Tidak ada kejelasan berapa banyak uang yang dihasilkan akan digunakan untuk fasilitas atau monumen tersebut, namun mereka pasti akan menghasilkan banyak keuntungan dari jumlah yang sudah ada di kontrak," kata Safvi.

Di bawah kebijakan tersebut, perusahaan akan mengelola situs termasuk panduan wisata sejarah.

Banyak monumen dalam daftar tersebut adalah peninggalan budaya Islam dan sejarahnya telah menjadi bahan kontroversi bagi sayap nasionalis Hindu, termasuk partai penguasa saat ini, Bharatiya Janata.

Aksi India 'Sewakan' Taj Mahal ke Swasta Tuai KecamanTaj Mahal saat pagi hari dilihat dari pintu gerbang utama. Kehadiran kolam di seberang musoleum menambah keindahan salah satu warisan budaya dunia tersebut. (CNN Indonesia/Lesthia Kertopati)

Mereka telah mengklaim, sebagai contohnya, bahwa Taj Mahal dibangun di atas sebuah kuil Hindu.

"Kami tidak yakin sumber sejarah perusahaan mana yang akan digunakan dalam pemanduan audio-visual. Itu tetap menjadi perhatian," kata Safvi.

India memiliki hampir 3.700 monumen bersejarah, 31 di antaranya masuk dalam Daftar Warisan Budaya UNESCO. (end)