Madonna Disebut Warga Bikin Lisbon Makin Macet

AFP , CNN Indonesia | Selasa, 03/07/2018 13:49 WIB
Pemerintah kota Lisbon angkat suara soal tudingan mengistimewakan Madonna yang dianggap publik semakin membuat ibu kota Portugal itu macet karena 15 mobilnya. Pemerintah kota Lisbon angkat suara soal tudingan mengistimewakan Madonna yang dianggap publik semakin membuat ibu kota Portugal itu macet karena 15 mobilnya. ( AFP PHOTO / Ben STANSALL)
Jakarta, CNN Indonesia -- Keputusan Madonna untuk menetap di ibu kota Portugal, Lisbon ternyata tak disambut meriah oleh warga setempat. Bahkan kehadiran Madonna disebut jadi masalah baru di kota tersebut.

Baru-baru ini, Pemerintah Kota Lisbon mengungkapkan kesepakatan khusus antara pihaknya dengan Madonna atas pemberian izin kepada pelantun Like a Virgin tersebut untuk memarkirkan kendaraannya.

Pengungkapan tersebut terjadi setelah pemerintah kota dianggap terlalu memberikan perlakuan istimewa kepada Madonna.



Sebelumnya pelantun Vogue itu meminta untuk memarkirkan 15 mobil miliknya di sebuah lahan di kawasan tepi Sungai Tagus, daerah tempat tinggalnya kini.

Kabar keinginan Madonna tersebut memicu kemarahan publik karena dianggap semakin membuat Lisbon macet. Lisbon selama ini masih berjuang membereskan masalah ketersediaan lahan untuk parkir dan kemacetan.

Pemerintah kota Lisbon pun akhirnya buka suara terkait tudingan terlalu mengistimewakan Madonna untuk urusan kemacetan tersebut.

Pada Senin (2/7), Pemkot Lisbon membuka kontrak yang telah disepakati dengan Madonna. Kontrak itu mengatakan dibuat "untuk menghindari macet lalu lintas di sepanjang jalan yang sempit namun amat sibuk".


Kontrak itu berisi kesepakatan bahwa Madonna diperbolehkan untuk memarkir kendaraan di lahan yang ia inginkan, namun ia diharuskan membayar kepada pemerintah sebesar 720 euro atau Rp12 juta per bulan.

Peraturan tersebut mengesampingkan fakta bahwa lokasi yang menjadi lahan parkir itu tengah dalam negosiasi menjadi Kedutaan Timor Timur yang baru.

Namun kontrak lahan parkir Madonna bakal tidak berlaku bila Pemerintah Timor Timur menyepakati lahan tersebut menjadi lokasi kedutaannya yang baru. (end)