Iwan Fals Usul Pemindahan Ibu Kota Indonesia Tiap 5 Tahun

Tim, CNN Indonesia | Jumat, 23/08/2019 13:24 WIB

Musisi senior Iwan Fals mengusulkan ibu kota negara dipindah setiap lima tahun sekali. Menurutnya, hal itu akan meratakan pembangunan dari Aceh hingga Papua.

Musisi senior Iwan Fals mengusulkan pemindahan ibu kota dilakukan sekali dalam lima tahun demi pembangunan bangsa yang merata. (CNN Indonesia/Agniya Khoiri)

Jakarta, CNN Indonesia -- Musisi senior Iwan Fals buka suara mengenai rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Melalui Twitter, ia berpendapat akan lebih baik apabila ibu kota Negara Indonesia berpindah setiap lima tahun sekali sehingga dari Aceh hingga Papua bisa merasakannya.

Menurut Iwan, hal itu akan lebih efektif karena setiap provinsi sudah memiliki gedung serta teknologi sehingga tak perlu melakukan pembangunan lagi.

[Gambas:Twitter]

Berita Selebriti Pilihan Lainnya

Iwan berpendapat ibu kota negara yang 'berkeliling' akan membuat rasa keadilan lebih bertumbuh karena pembangunan Indonesia benar-benar dilakukan secara majemuk. Baginya, rasa keadilan merupakan hal yang paling penting bagi Indonesia belakangan ini.

Apabila lima tahun dirasa berat, kata Iwan, perpindahan ibu kota dari Aceh hingga Papua juga bisa dilakukan tiap 10 tahun sekali.

[Gambas:Twitter]

Pandangan itu didukung sejumlah warganet. Ada yang berpendapat, ide Iwan Fals seperti co-working government. Beberapa menilai hal tersebut bisa mengurai keruwetan Jakarta.

[Gambas:Twitter]

Namun, sebagian warganet menyatakan kontra terhadap pandangan itu. Beberapa dari mereka mengatakan pemindahan berkala malah akan membuat pekerjaan lainnya terbengkalai. Selain itu, banyak hal harus dipertimbangkan, termasuk soal sumber daya manusia.

[Gambas:Twitter]

[Gambas:Twitter]

I W A N F A L S

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tak membantah mengenai rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Menurutnya hal itu masih menunggu satu hingga dua kajian yang harus diselesaikan oleh jajarannya terlebih dahulu. Pemerintah hingga kini masih menutup rapat informasi terkait kawasan yang akan menjadi pengganti DKI Jakarta.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan pemerintah membutuhkan luasan tanah yang tak sedikit sekitar 200 ribu hingga 300 ribu hektare untuk membangun Istana Negara dan berbagai kelengkapan pemerintahan.

[Gambas:Video CNN] (chri/rea)