Jakarta, CNN Indonesia -- Kasus carut-marut konser bermunculan di Indonesia beberapa waktu terakhir, justru ironisnya terjadi ketika masyarakat berkesempatan melepas dahaga akan hingar bingar pertunjukan musik usai dua tahun pandemi.
Masalah tersebut datang dengan berbagai isu, mulai dari kapasitas berlebih hingga dibatalkan, kemudian ditunda dengan alasan keamanan, hingga dibubarkan karena banyak yang bertumbangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berbagai situasi tersebut kemudian menimbulkan tanda tanya, apakah musim konser yang sedang ranum-ranumnya ini justru akan layu sebelum benar-benar berkembang di masa depan?
"Menurut saya sih, masing-masing insiden ataupun kekacauan yang terjadi pada beberapa pertunjukan musik itu tidak bisa digeneralisir," kata pengamat dan pelaku pertunjukan musik Wendi Putranto kepada CNNIndonesia.com, beberapa waktu lalu.
"Itu terjadinya memang kasuistik, dalam artian setiap acara itu beda-beda penyebab kekacauannya," lanjutnya.
Wendi mengambil contoh Festival Berdendang Bergoyang 2022 yang dibubarkan usai melaksanakan dua hari acara. Menurut Wendi, yang jadi soal dalam kasus itu adalah "venue yang tidak sebanding dengan kapasitas yang ada".
"Tempatnya kekecilan untuk festival musik dengan line up yang bertabur bintang seperti itu. Fakta kepolisian juga sudah menyatakan kalau mereka izin 3 ribu penonton, tapi yang datang 27 ribu penonton. Lalu lemahnya mekanisme crowd control juga," lanjutnya.
Sementara untuk konser NCT 127 di ICE BSD akhir pekan lalu, ketika hari pertama dihentikan di paruh akhir karena 30 penonton bertumbangan, disebut Wendi dipengaruhi oleh perilaku penonton.
"Nah itu menurut saya, kan dua hal yang berbeda. Ketika itu dianggap berpotensi menurunkan kepercayaan booking agent di luar negeri terhadap promotor Indonesia sih, saya kira enggak sejauh itu mikirnya, karena memang tidak berhubungan," kata Wendi.
Senada dengan Wendi, Dewi Gontha selaku Ketua Bidang Program dan Investasi Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI) menyebut penilaian pihak asing pembawa musisi luar negeri ditentukan oleh kesiapan promotor.
Dewi yang juga President Director PT Java Festival Production selaku penyelenggara Java Jazz Festival pun masih optimis rentetan insiden dalam pertunjukan musik beberapa waktu terakhir tak berpengaruh terhadap proses mendatangkan musisi mancanegara.
"Selama semua dipersiapkan dan dilaksanakan dengan lebih baik, semoga tidak berpengaruh terhadap kedatangan artis asing," kata Dewi Gontha.
Lanjut ke sebelah...
Dear Pemerintah, Ayo Bikin Pedoman!
Dengan segala drama konser dan kerumunan akhir-akhir ini, apakah musim konser ini akan layu sebelum benar-benar berkembang?(REUTERS/AJENG DINAR ULFIANA)
Namun Wendi memang mengakui perlu ada perlakuan khusus untuk konser yang berbasis fandom yang kuat, misalnya KPop. Konser dengan loyalitas fan tinggi ini disebut butuh "edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif terkait keamanan dan kenyamanan konser".
"Kalau di pertunjukan musik lain, untuk masalah keamanan dan keselamatan konser atau festival musik memang sudah seharusnya dibuat suatu pedoman yang mengatur tentang itu," kata Wendi.
"Ini yang akan menjadi standar bagi penonton untuk melakukan konser. Nah yang merilis siapa? Ya harus pemerintah, entah itu pemerintah pusat atau pemerintah kota," lanjutnya menambahkan sudah jadi peran pemerintah adalah sebagai regulator.
Wendi menyebut Indonesia sebenarnya sudah memiliki 'modal' berupa Sertifikat CHSE, alias Cleanliness (kebersihan), Health (kesehatan), Safety (keamanan), dan Environment Sustainability (kelestarian lingkungan) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Namun sertifikat yang biasanya lebih banyak digunakan untuk hotel dan industri hospitality tersebut dipandang Wendi perlu direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan lantaran situasi sudah bukan lagi pada masa pandemi.
[Gambas:Video CNN]
"Nah sekarang kan fokusnya harus lebih ke keamanan, bagaimana keamanan bisa terjamin, penonton bisa datang dan pulang dengan selamat." kata Wendi.
Meski begitu, bukan hanya sekadar penonton dan promotor yang perlu edukasi akan konser. Wendi juga menilai bahwa pihak kepolisian juga perlu diberi pencerahan bahwa tak semua konser pasti akan berakhir rusuh.
"Polisi itu kan biasanya memandang semua konser itu sama, semua konser itu potensi rusuh, kacau, jadi mereka yang seharusnya diedukasi juga," kata Wendi.
"Untuk itu, sudah ada audiensi yang dilakukan oleh APMI kepada pihak kepolisian agar ada pemahaman bahwa masing-masing insiden yang terjadi dalam konser itu berasal dari sebab yang berbeda," lanjutnya.
"Sehingga treatment atau kebijakan izin yang dikeluarkan tidak dipukul rata," sambungnya.
