Apa Musim Konser Indonesia Saat Ini Akan Layu Sebelum Berkembang?

Namun Wendi memang mengakui perlu ada perlakuan khusus untuk konser yang berbasis fandom yang kuat, misalnya KPop. Konser dengan loyalitas fan tinggi ini disebut butuh "edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif terkait keamanan dan kenyamanan konser".

"Kalau di pertunjukan musik lain, untuk masalah keamanan dan keselamatan konser atau festival musik memang sudah seharusnya dibuat suatu pedoman yang mengatur tentang itu," kata Wendi.

Lihat Juga : Alasan Keamanan, Meet & Greet Song Joong-ki Pindah Lokasi

"Ini yang akan menjadi standar bagi penonton untuk melakukan konser. Nah yang merilis siapa? Ya harus pemerintah, entah itu pemerintah pusat atau pemerintah kota," lanjutnya menambahkan sudah jadi peran pemerintah adalah sebagai regulator.

Wendi menyebut Indonesia sebenarnya sudah memiliki 'modal' berupa Sertifikat CHSE, alias Cleanliness (kebersihan), Health (kesehatan), Safety (keamanan), dan Environment Sustainability (kelestarian lingkungan) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Namun sertifikat yang biasanya lebih banyak digunakan untuk hotel dan industri hospitality tersebut dipandang Wendi perlu direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan lantaran situasi sudah bukan lagi pada masa pandemi.

"Nah sekarang kan fokusnya harus lebih ke keamanan, bagaimana keamanan bisa terjamin, penonton bisa datang dan pulang dengan selamat." kata Wendi.

Meski begitu, bukan hanya sekadar penonton dan promotor yang perlu edukasi akan konser. Wendi juga menilai bahwa pihak kepolisian juga perlu diberi pencerahan bahwa tak semua konser pasti akan berakhir rusuh.

Lihat Juga : Tiket Konser Sheila on 7 di JIExpo Ludes dalam 30 Menit

"Polisi itu kan biasanya memandang semua konser itu sama, semua konser itu potensi rusuh, kacau, jadi mereka yang seharusnya diedukasi juga," kata Wendi.

"Untuk itu, sudah ada audiensi yang dilakukan oleh APMI kepada pihak kepolisian agar ada pemahaman bahwa masing-masing insiden yang terjadi dalam konser itu berasal dari sebab yang berbeda," lanjutnya.

"Sehingga treatment atau kebijakan izin yang dikeluarkan tidak dipukul rata," sambungnya.