DKJ Vakum Sementara Buntut Tak Ada Pelantikan Pengurus Baru

Ia juga menyoroti soal fungsi Taman Ismail Marzuki (TIM) sebagai pusat kesenian publik menjadi kabur dan tidak jelas di bawah kendali Jakpro.

"Ada kemungkinan konkret bahwa TIM akan dikelola menjadi logika korporat, hanya untuk mencari untung," kata Hikmat.

Lihat Juga : Kritik dan Review Film yang Baik itu..

"Kami menolak perubahan watak TIM sebagai ruang publik menjadi ruang korporat. Apabila opsi itu muncul kembali, maka siapa yang bisa mengimbangi itu?" sambungnya.

Beberapa waktu lalu, DKJ menyatakan tidak akan melakukan kurasi kegiatan seni budaya yang berkaitan dengan ruang-ruang seni di Taman Ismail Marzuki yang dikelola oleh Jakpro.

Keputusan ini muncul setelah program DKJ melalui Kineforum, Bulan Film Nasional, batal terselenggara karena tak menemukan titik temu soal penggunaan ruang putar.

Di bawah pengelolaan Jakpro, DKJ tak bisa lagi leluasa menggunakan ruangan di TIM karena harus membayar sewa, atau bagi hasil, atau meminta surat rekomendasi dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.

Salah satu solusi yang semula diperjuangkan oleh DKJ adalah Pergub Subsidi yang merupakan legalitas penggunaan ruang di TIM. Namun hingga saat ini, pembahasan Pergub Subsidi masih mandek.

"Mengingat belum adanya kepastian penetapan Pergub Subsidi dan bentuk implementasi pengelolaan PKJ TIM yang layak, maka DKJ memutuskan untuk sementara tidak melakukan kegiatan kurasi untuk kegiatan-kegiatan seni budaya yang menggunakan ruang-ruang seni di bawah pengelolaan Jakpro," tulis DKJ dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (14/4).