DPR, LMKN hingga Menkum Bakal Rapat Bahas Royalti Musik Besok

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyampaikan, Komisi XIII akan menggelar rapat dengan pemerintah membahas polemik royalti musik yang belakangan ramai pada Kamis (21/8) besok.

Ia menyebut, DPR mengundang Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, hingga Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

"Iya, dan Menteri Hukum, dan Menteri Kebudayaan," kata Adies di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (20/8).

Adies mengatakan, rapat itu akan membahas perihal polemik royalti musik. Ia menyebut, rapat akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait isu tersebut.

"Jadi sekitar itulah tentang royaltinya yang juga kemarin ramai, bagaimana tentang royalti, apakah dalam acara-acara seremonial seperti apa, hal itu bisa di-charge atau seperti apa," ucapnya.

DPR RI sebelumnya meminta pemerintah segera menyelesaikan polemik tentang aturan royalti musik yang tengah ramai belakangan.

Hal itu disampaikan Ketua DPR Puan Maharani pada Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

"Pelaksanaan royalti hak cipta," kata Puan dalam pidatonya.

Polemik tentang royalti musik ini memang tengah menjadi pembahasan publik. Sebagian musisi menuntut hak atas lagu-lagu mereka yang dinyanyikan dan diputar di publik.

Sebagian lainnya bahkan menempuh jalur hukum untuk menuntut hak tersebut. Restoran Mie Gacoan di Bali terseret hukum karena dinilai memutar lagu tanpa seizin pemilik.

Kejadian ini membuat sejumlah pengusaha ketakutan memutar lagu di tempat usaha mereka. Ada yang memutar kicauan burung dan suara alam untuk menghindari tagihan royalti.

Meski begitu, beberapa musisi membebaskan pemutaran lagu mereka tanpa royalti. Ada yang beralasan tak mau ribet, ada pula yang kecewa dengan pengelolaan royalti oleh negara.