Jakarta, CNN Indonesia -- Pemutaran video kinerja kabinet Presiden Prabowo Subianto di bioskop menjadi bahan perbincangan netizen hingga viral di media sosial. Video tersebut disorot karena muncul di layar bioskop beberapa saat sebelum film diputar.
Kemunculan video itu disadari oleh sejumlah orang yang menonton film di bioskop pekan lalu. Topik itu kemudian menjadi buah bibir karena sejumlah netizen menyebarkannya di internet.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perbincangan tentang pemutaran itu meluas hingga memicu perdebatan. Pemerintah ikut buka suara, mulai dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Cinema XXI selaku jaringan bioskop yang memutar video kinerja kabinet Prabowo-Gibran kemudian turut merespons keramaian tersebut. Jaringan itu menjelaskan latar belakang di balik pemutaran video sekaligus status penayangannya di bioskop.
Berikut kronologi video Prabowo di bioskop viral hingga kini tak tayang lagi.
[Gambas:Video CNN]
Awal mula viral
Keriuhan bermula saat sejumlah orang melihat video tersebut ketika mereka menonton film di bioskop pekan lalu. Video itu muncul setelah slot trailer film baru hingga iklan komersial lainnya.
Menurut video yang beredar di dunia maya, iklan itu menampilkan cuplikan program dari kabinet Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat.
Video itu juga memamerkan capaian berbagai program prioritas, seperti 21,7 juta ton total produksi beras nasional hingga Agustus 2025 dan 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.
Respons istana
Istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi hingga Kepala PCO Hasan Nasbi kemudian buka suara tentang pemutaran video tersebut. Hasan Nasbi menjelaskan pemutaran itu merupakan bagian dari sosialisasi pemerintah kepada rakyat.
Ia memastikan iklan layanan masyarakat (ILM) itu diputar dalam waktu yang memang disediakan pihak bioskop. Selain itu, Hasan mengklaim kerja sama ini tidak mengeluarkan biaya.
"Kalau pesan komersial saja boleh, kenapa pesan dari pemerintah dan presiden enggak boleh," ujarnya kepada wartawan lewat pesan singkat, Minggu (14/9).
"Pemerintah mau sosialisasi ke seluruh rakyat Indonesia tentang apa yg dikerjakan oleh pemerintah. Agar masyarakat paham banyak hal sudah dikerjakan oleh pemerintah," tuturnya.
Lanjut ke sebelah...
Bioskop Buka Suara soal Penayangan Video Prabowo
Kronologi video kinerja pemerintahan Prabowo Subianto diputar di bioskop pekan lalu dan tak tayang lagi mulai 15 September 2025. (iStockphoto/maksicfoto)
Komdigi buka suara
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya juga ikut memberikan tanggapan. Ia mengatakan pemanfaatan berbagai medium komunikasi, termasuk bioskop, oleh pemerintah adalah hal wajar selama tujuannya menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat.
"Komunikasi publik pada era digital tidak lagi terbatas pada satu kanal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang penting dapat tersampaikan kepada publik secara luas, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman," ujar Fifi dalam sebuah keterangan, Minggu (14/9).
"Sepanjang tidak melanggar aturan bioskop medium yang sah dan wajar untuk dipilih," lanjutnya.
[Gambas:Video CNN]
Penjelasan Cinema XXI
Cinema XXI kemudian memastikan video kinerja kabinet Presiden Prabowo Subianto hanya diputar di studio selama enam hari pada 9-14 September 2025. Pemutaran itu pun resmi berakhir pada Minggu (14/9).
Jaringan bioskop raksasa Indonesia itu juga memastikan video tersebut merupakan bagian dari iklan layanan masyarakat (ILM).
"Terkait hal ini yang dapat kami sampaikan bahwa Cinema XXI menyediakan ruang bagi penyampaian informasi publik dari pemerintah, dalam bentuk iklan layanan masyarakat (ILM)," ujar Corporate Secretary Cinema XXI Indah Tri Wahyuni dalam keterangan resmi, Senin (15/9).
"Ada pun penayangan materi seputar kinerja sosial kabinet Presiden Prabowo merupakan ILM yang ditayangkan selama satu minggu, yakni 9-14 September 2025," ujar Indah Tri Wahyuni.
