Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya juga ikut memberikan tanggapan. Ia mengatakan pemanfaatan berbagai medium komunikasi, termasuk bioskop, oleh pemerintah adalah hal wajar selama tujuannya menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat.
"Komunikasi publik pada era digital tidak lagi terbatas pada satu kanal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang penting dapat tersampaikan kepada publik secara luas, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman," ujar Fifi dalam sebuah keterangan, Minggu (14/9).
"Sepanjang tidak melanggar aturan bioskop medium yang sah dan wajar untuk dipilih," lanjutnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cinema XXI kemudian memastikan video kinerja kabinet Presiden Prabowo Subianto hanya diputar di studio selama enam hari pada 9-14 September 2025. Pemutaran itu pun resmi berakhir pada Minggu (14/9).
Jaringan bioskop raksasa Indonesia itu juga memastikan video tersebut merupakan bagian dari iklan layanan masyarakat (ILM).
"Terkait hal ini yang dapat kami sampaikan bahwa Cinema XXI menyediakan ruang bagi penyampaian informasi publik dari pemerintah, dalam bentuk iklan layanan masyarakat (ILM)," ujar Corporate Secretary Cinema XXI Indah Tri Wahyuni dalam keterangan resmi, Senin (15/9).
"Ada pun penayangan materi seputar kinerja sosial kabinet Presiden Prabowo merupakan ILM yang ditayangkan selama satu minggu, yakni 9-14 September 2025," ujar Indah Tri Wahyuni.
(frl/chri)