Ada yang Tak Sehat di Balik Kesuksesan Agak Laen 2 dan Jumbo

Di tengah capaian Agak Laen: Menyala Pantiku yang terus mengumpulkan pundi-pundi penonton menjadi film Indonesia terlaris, sutradara dan produser Angga Dwimas Sasongko justru merasa gelisah.

Dalam unggahan di media sosial pada Kamis (1/1), Angga merasa capaian Agak Laen 2 yang mengikuti Jumbo menembus 10 juta penonton dalam tahun yang sama, adalah sebuah peringatan dini.

Menurut Angga, dari 120 juta tiket bioskop yang terjual pada 2025, 21 juta di antaranya hanya datang dari dua film. CNNIndonesia.com belum berhasil memastikan data resmi jumlah penjualan tiket bioskop di Indonesia pada 2025.

Hal itu dinilai Angga membuat peluang film lainnya sulit bertahan di bioskop. Atau, yang disebut Angga, win rate dari film-film tersebut semakin kecil.

Kegelisahan Angga dipandang oleh pengamat film Hikmat Darmawan sebagai suara atas sebuah fenomena yang berakar pada masalah yang lebih kompleks dibanding sekadar kualitas konten.

"Hal ini mengindikasikan masalah lain terkait infrastruktur industri kita saat ini yang menurut saya tidak sehat," kata Hikmat Darmawan saat berbincang dengan CNNIndonesia.com pada Jumat (2/1).

Hikmat menjelaskan, industri perfilman saat ini bergantung pada sistem yang terbilang brutal. Ada begitu banyak film yang ingin tayang di bioskop sementara sarana ekshibisi masih terbilang terbatas.

"Seperti yang pernah dijelaskan oleh Ernest Prakasa, jika tingkat okupansi di bawah 10 persen, film tersebut akan diturunkan dari layar secara otomatis. Itulah mengapa saya katakan sistem ini bekerja seperti mesin."

"Bayangkan, hari pertama tayang adalah Kamis. Jika pada hari kedua tingkat okupansinya dianggap tidak memadai, film bisa langsung dicopot," kata Hikmat yang juga menegaskan cara ini tidak memandang kualitas produksi dari film yang ditayangkan.

Hal itu disebut Hikmat mendorong para produser dan sineas melakukan "apa saja" agar filmnya tetap bertahan untuk bisa bertemu penonton yang biasanya datang ke bioskop pada akhir pekan, termasuk membeli sendiri tiket filmnya demi tidak diturunkan oleh bioskop.

"Menurut saya, ini adalah praktik yang tidak sehat. Antrean film menumpuk, persaingan jatah tayang menjadi brutal, sementara sistem yang ada tidak mampu mengakomodasi banyaknya produksi tersebut," kata Hikmat.

"Ada film yang harus mengantre hingga enam tahun, sementara ada yang baru muncul judulnya saja sudah langsung mendapatkan tanggal tayang. Siapa yang bisa menikmati privilese ini? Masalah utamanya ada pada sistem yang hanya mementingkan penjualan kursi," lanjutnya.

"Masalah sebenarnya adalah infrastruktur: menambah jumlah layar dan memperbaiki sistem pemutaran. Mengenai poin tentang programming (penjadwalan), hal itu memang menjadi kunci masalahnya," kata Hikmat.

"Programming saat ini hanya menguntungkan segelintir pemain industri bermodal besar dan bereputasi lama. Akibatnya, regenerasi menjadi sulit. Pemain baru harus menempel pada pemain besar agar bisa bertahan," lanjutnya.

Kondisi ini diakui Hikmat membuat persaingan sehat di pasar penayangan film yang fluktuatif menjadi begitu sulit terjadi, apalagi dengan kondisi pasar yang memiliki "kecenderungan dominasi dari pemain tertentu." Hal itu berimbas konten yang hadir kepada masyarakat "itu-itu saja."

"Tidak semua penonton adalah pejuang film nasional; mayoritas hanya ingin menonton apa yang tersedia. Pola menonton masyarakat terbentuk karena sistem yang tidak sehat ini," kata Hikmat.

"Jadi, jangan menyalahkan pola menonton masyarakat. Solusinya adalah memperbaiki tata kelola dan tata niaga distribusi, bukan sekadar fokus pada produksi," katanya.

Apalagi, kata Hikmat, masyarakat Indonesia terbilang sangat beragam. Sehingga penyajian hasil produksi film yang cenderung latah dan mengikuti satu selera tertentu, hanya demi mengikuti jejak mereka yang sudah sukses atau yang dianggap "bagus", semakin memperkeruh kondisi yang tidak sehat.

Maka dari itu, tidaklah mengherankan ketika film-film Indonesia yang dianggap "bagus" oleh golongan tertentu tersebut kemudian menuai kritik dari pihak di luar Indonesia, akan muncul berbagai pertanyaan soal standar film itu sendiri.

"Menurut saya, semua itu adalah dampak dari dominasi yang hanya menguntungkan atau memberikan kenyamanan bagi segelintir kelompok pemain dalam industri," kata Hikmat.

"Sistem ini harus dibongkar karena pada akhirnya pasar akan merasa jenuh. Hal ini juga mengabaikan potensi pasar kita yang sangat besar dan beragam," lanjutnya.

"Masyarakat kita itu beragam, tapi film-filmnya justru diseragamkan. Penyeragaman ini terjadi karena peran gatekeeper (penjaga gerbang), misalnya sulit untuk masuk ke jaringan bioskop besar."