Presiden Iran Minta Monopoli Negara Dihentikan

Dubai, CNN Indonesia -- Presiden Iran Hassan Rouhani menghimbau penghentian keterlibatan negara dalam bisnis dan isolasi internasional terhadap Tehran dalam upaya memperbaiki perekonomian yang hancur akibat sanksi, korupsi dan salah urus.

Permintaan Rouhani di hadapan 1.500 pakar ekonomi tampaknya merupakan kritik terhadap kubu garis keras yang menetang upayanya membawa Iran keluar dari kekacauan manajemen perekonomian di bawah pemerintah Mahmoud Ahmadinejad sebelumnya.

“Perekonomian kami tidak akan makmur selama dimonopoli [oleh pemerintah]. Perekonomian harus bebas dari monopoli dan memberi kesempatan pada persaingan,” kata Rouhani.

“Perekonomian Iran harus bebas dari spekulasi pihak di dalam negeri, transparan dan seluruh masyarakat tahu akan statistik. Jika transparansi bisa dilakukan, kita bisa memerangi korupsi.”

Dia menambahkan: “Kehidupan politik kita telah memperlihatkan bahwa kita tidak bisa memiliki pertumbuhan yang berkesinambungan selama kita terisolasi.”

Pilihan Redaksi Iran: Barat Jangan Ajukan Tuntutan Berlebihan Pemimpin Iran Kaitkan Yesus dengan Perjuangan Lawan Rasisme Iran Bantah Capai Kesepakatan Soal Nuklir

Rouhani, seorang politisi pragmatis terpilih menjadi presiden pada 2013 karena janji untuk memecahkan kebuntuan masalah nuklir dengan negara-negara adidaya dan mengakhiri sanksi yang melumpuhkan negara itu.

Dia mengatakan ingin sejumlah reformasi diloloskan melalui referendum bukan oleh parlemen, yang saat ini didominasi oleh kubu konservatif.

Himbauan Rouhani ini sejalan dengan kebijakan untuk memberi suara lebih besar kepada rakyat terkait masalah-masalah strategis, yang secara tradisional dipegang oleh Pemimpin Tertinggi Ali Khamanei.

Bulan lalu, Rouhani mengajukan anggaran “ketat” yang disesuaikan dengan turunnya harga minyak, saat ini sedikit di atas US$50 per barel.

Anggaran negara Iran hingga Maret 2015 dibuat berdasarkan asumsi harga minyak sebesar US$100 per barel.

Pengeluaran dari rancangan anggaran ini enam persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya, tetapi angka ini pada hakikatnya lebih kecil akibat inflasi sebesar 20 persen.

Pemerintah berharap bisa mengatasi defisit melalui penarikan pajak yang lebih efisien dan ekspor non-migas.

“Sebagai pelaksana Undang-undang Dasar, biarpun hanya satu kali saya ingin tercipta kondisi untuk melaksanakan prinsip undang-undang dalam memutuskan satu masalah, ekonomi, sosial, politik dan budaya, melalui referendum bukan pemungutan suara di parlemen,” kata presiden.

“Sekitar 36 tahun telah berlalu dan pasal ini belum pernah dilaksanakan sekalipun.”

Rouhani meminta para pakar ekonomi mencari jalan keluar dalam memperbaiki penanganan subsidi, pajak, hutang dan sistem keuangan oleh pemerintah.

Dia juga mengisyaratkan dukungan terhadap satu resolusi yang diloloskan oleh parlemen pada Desember untuk menarik pajak dari organisasi-organisasi di bawah kendali Khamanei dan militer, langkah yant tidak biasa bagi parlemen untuk mengatur sektor yang didominasi oleh tokoh-tokoh paling kuat negara itu.

“Kami mencoba memungut pajak dari semua orang, tetapi begitu kami menyentuh badan ini dan itu, mereka langsung ribut,” kata Rouhani yang secara jelas merujuk pada resolusi yang ditentang oleh kubu garis keras Islamis.

“Tentu saja pemerintah ini akan melaksanakan langkah yang dianggap demi kepentingan rakyat,” tambah Rouhhani.

“Hanya saja, waspadalah bahwa di sejumlah kasus lobi politik dalam negeri sangat kuat, sangat kuat, lebih kuat dari yang anda kira.” (yns)