PM Thailand: Tak Perintahkan Militer Menentang Yingluck

Bangkok, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan ia tidak memberikan perintah kepada militer untuk memberikan suara menentang mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra saat sidang impeachment terhadapnya pekan ini.

Pendukung Yingluck dan mantan anggota kabinet mengatakan Majelis Legislatif Nasional (NLA) akan memilih untuk menentang Yingluck Shinawatra, demi mengakhiri pengaruh politik dari keluarganya, termasuk dari kakaknya, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.

Namun Prayuth membantah tuduhan tersebut.

"Saya tidak pernah mengirim sinyal apapun. Tidak pernah. Tidak pernah ada perintah," kata Prayuth wartawan di Bangkok.

Keseluruhan 220 anggota NLA dipilih oleh pemerintah junta, yang dikenal sebagai Dewan Nasional untuk Ketentraman dan Ketertiban. Sekitar 100 dari mereka adalah mantan atau perwira militer.

Keputusan untuk melarang Yingluck dari politik akan membutuhkan tiga perlima suara.

Sidang impeachment yang dimulai pada 9 Januari, akan menitikberatkan pada peran Yingluck dalam skema subsidi beras yang kontroversial.

NLA akan melakukan pemungutan suara pada 23 Januari untuk menentukan apakah Yingluck bersalah kelalaian terhadap kebijakan beras yang menjadi andalan dalam pemerintahannya.

Jika terbukti bersalah, Yingluck akan dilarang memegang jabatan politik selama lima tahun.

Yingluck, perdana menteri wanita pertama Thailand, berkuasa dalam pemilihan pada 2011, didukung oleh massa petani terutama di utara dan timur laut negara itu.

Dia dicopot dari jabatannya pada Mei, setelah pengadilan menemukan dia bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan, beberapa hari sebelum militer melakukan kudeta yang mengakhiri demonstrasi selama berbulan-bulan di jalanan Bangkok yang bertujuan mengakhiri kekuasaan Yingluck.

Sehari setelah ia turun takhta, Komisi Anti Korupsi Thailand menyatakan ia bersalah atas penanganan skema beras. Skema ini membayar petani jauh di atas harga pasar untuk hasil mereka dan menyebabkan kerugian negara lebih dari US$15 miliar.

Thailand telah didera oleh pertikaian politik sejak Thaksin diturunkan pada 2006. Hingga kini, pemerintah junta militer masih melihat Thaksin sebagai ancaman.