Gereja Mormon Dukung Hak-Hak Kaum Gay

Jakarta, CNN Indonesia -- Gereja Mormon mengumumkan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah AS untuk melindungi hak-hak kaum gay, asalkan kebebasan beragama tidak terganggu.

Pernyataan yang dikeluarkan pada Selasa (28/1) itu adalah langkah yang terbilang langka dilakukan oleh gereja yang sebelumnya dikenal menentang komunitas gay.

Pemimpin Gereja Yesus Kristus Santo Akhir Zaman mengatakan pada konferensi pers di Salt Lake City mereka mengambil pendekatan "keadilan untuk semua" yang akan menyeimbangkan kebebasan beragama dengan perlindungan bagi kaum gay dan lesbian dalam hal perumahan, pekerjaan dan hak-hak lainnya.

Namun Gereja Mormon tidak mendukung pernikahan sesama jenis, hak kunci yang diperjuangkan oleh para aktivis gay, yang kini sudah legal di 36 negara bagian AS.

"Kami percaya hukum harus dibingkai untuk mencapai keseimbangan dalam melindungi kebebasan semua orang di lain pihak tetap menghormati mereka dengan nilai-nilai yang berbeda," tetua gereja Dallin Oaks mengatakan pada konferensi pers.

Pilihan Redaksi Calon Kuat Perdana Menteri Irlandia Mengaku Gay Thailand Akan Akui Gender Ketiga India Akan Bangun Pusat Rehabilitasi Gay

"Kami menolak penganiayaan dan balas dendam apapun, termasuk penganiayaan berdasarkan ras, etnis, keyakinan agama, keadaan ekonomi dan perbedaan jenis kelamin atau orientasi seksual," kata Oaks.

Saat opini publik saat ini mendukung hak-hak bagi kaum gay, Gereja Mormon juga ikut tertekan jika tidak mendukung gerakan itu.

Senator Jim Dabakis dari negara bagian Utah, dari Partai Demokrat dan mantan penganut Mormon yang menikahi pasangan lamanya setelah hakim federal menolak RUU perkawinan anti-gay Utah pada 2013, menyebut pernyataan gereja Mormon bersejarah.

"Saya benar-benar menghargai keberanian Gereja LDS," kata Dabakis. "Seperti ucapan soal tidak menangis di bisbol? Tidak ada tangisan di Senat. Saya merasa ingin menangis."

Gubernur Utah Gary Herbert, dari Partai Republik, menyatakan keputusan gereja "akan membantu upaya kita untuk menyelesaikan masalah sulit dan emosional ini.”

"Saya yakin bahwa, sebagai pejabat terpilih, kita dapat bekerja sama dengan agama, bisnis dan pemimpin sipil serta komunitas LGBT untuk menyusun kebijakan yang memperlakukan semua orang dengan martabat dan rasa hormat," ia mengatakan.