Tiongkok Peringatkan Hong Kong Tak Tuntut Kemerdekaan

Hong Kong, CNN Indonesia -- Seorang pejabat tinggi Tiongkok di Hong Kong memperingatkan pegiat demokrasi di bekas koloni Inggris untuk tidak menuntut kemerdekaan dan melawan Beijing.

Media pemerintah Tiongkok Xinhua melaporkan Zhang Xiaoming, kepala kantor penghubung Tiongkok di Hong Kong, menegaskan bahwa Beijing akan lebih mengendalikan wilayah ini.

“Kami tidak akan membiarkan upaya menolak yurisdiksi pemerintah pusat di Hong Kong dengan dalih otonomi lebih besar yang pada akhirnya menuntut ‘kemerdekaan Hong Kong’ atau bahkan secara terbuka menentang pemerintah pusat melalui cara-cara ilegal,” kata Zhang pada Rabu (4/2) seperti dikutip Xinhua.

Pilihan Redaksi Pengadilan HK Kabulkan Pembubaran Protes Setelah Hong Kong, Kini Giliran Makau Ribuan Demonstran Pro-Demokrasi Beraksi Lagi di Hong Kong

Zhang juga mengatakan perlu untuk memikirkan ulang hubungan antara Hong Kong dan Tiongkok, dan bahwa protes pro-demokrasi membuktikan penegakan hukum di Hong Kong bisa “sangat rentan”.

Zhang mengusulkan agar Beijing kembali berupaya memasukkan pendidikan patriotisme, satu topik yang menyebabkan aksi protes di Hong Kong pada 2012.

“Prioritasnya adalah sejarah, budaya dan kondisi nasional Tiongkok dalam pendidikan generasi muda sehingga mereka bisa mengerti nasib dan masa depan Hong Kong terkait erat dengan tanah air,” ujar Zhang.

Ini merupakan pernyataan paling terbuka Zhang Xiaoming sejak polisi membubarkan protes pro-demokrasi di Hong Kong pada pertengahan Desember.

Para pengunjuk rasa pro-demokrasi ini melumpuhkan pusat-pusat bisnis selama 2,5 bulan untuk menuntut pencalonan terbuka dalam pemilu kepala pemerintah Hong Kong pada 2017.

Beijing mengatakan pemilu akan diadakan tetapi dengan kandidat yang telah disetujui pemerintah pusat terlebih dahulu.

Saat ini tidak ada gerakan kemerdekaan di Hong Kong, meski sejumlah pegiat ingin melanjutkan aksi pembangkangan sipil pada tahun ini untuk memaksa Beijing melaksanakan pemilu demokrasi penuh.

Anggota legislatif Hong Kong Emily Lau mengatakan pernyataan Zhang “tidak pantas dan tidak perlu” dikeluarkan oleh seorang pejabat pemerintah pusat dan mengaburkan batas antara sistem tata kelola Hong Kong dan Tiongkok.

“Tampaknya mereka ingin ikut campur, mereka ingin memimpin dan ini mengkhawatirkan,” kata Lau.

Hong Kong dikembalikan ke Tiongkok pada 1997 berdasarkan formula “satu negara, dua sistem” yang memberi serangkaian kekuasaan otonomi dan sistem peradilan yang independen. Tetapi Tiongkok memegang otoritas tertinggi. (yns)