KBRI Yaman Tetap Buka, Tapi WNI Segera Dipulangkan
Hanna Azarya Samosir | CNN Indonesia
Rabu, 18 Feb 2015 16:16 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Melihat ketegangan politik di Yaman setelah kelompok militan Syiah al-Houthi melakukan kudeta, Kementerian Luar Negeri Indonesia akan memulangkan warga negara Indonesia yang berada di sana.
"Pada Senin (16/2) kemarin, kami telah melakukan rapat dengan Menlu. Dengan mempertimbangkan laporan terakhir KBRI di Sanaa, akhirnya kami menunjuk Dubes Gatot (Abdullah Mansyur) sebagai ketua satgas persiapkan contingency plan evakuasi WNI di Yaman," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Christiawan Nasir, dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (18/2).
Menurut penuturan Gatot, kehidupan sehari-hari di Yaman sebenarnya cukup aman, tapi sulit diprediksi.
"Sebetulnya kondisi kehidupan sehari-hari normal. Warung buka, taksi ada, BBM normal, airport buka, tapi secara politik sangat rawan. Dalam situasi tidak kondusif dan arah politik sukar diprediksi, pemerintah memutuskan memulai ambil langkah evakuasi WNI," paparnya.
Gatot mengatakan, pengumuman rencana pemulangan ini sebenarnya sudah terpampang di situs resmi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sanaa.
"Dari sekarang, WNI di Yaman yang merasa tidak aman dan lingkungan sekitarnya tidak nyaman sudah bisa segera daftar ke KBRI," ucap Gatot.
Merujuk pada data Kemlu, ada sekitar empat ribu WNI di Yaman yang tersebar di berbagai daerah. Di daerah ibu kota Sanaa sendiri hanya ada sekitar 100 WNI.
"Konsentrasi terbesar itu sebenarnya ada di luar Sanaa. Di Tarim, 10 jam Sanaa, itu ada 1.196 WNI. Di Al Mukalla, 9 jam dari Sanaa, itu ada 400-an WNI," papar Gatot.
Persebaran ini, menurut Gatot, adalah tantangan dalam melakukan proses evakuasi. Pasalnya, warga yang berdomisili jauh dari pusat Kota Sanaa merasa tidak perlu pulang karena daerahnya aman.
Tantangan lain datang dari 2.226 siswa yang menuntut ilmu di Yaman. "Sekarang sedang musim ujian. Pemerintah juga memang hanya menyediakan akomodasi ke Indonesia, tidak untuk kembali lagi ke Yaman," ungkap Gatot.
Selain itu, pemerintah juga kesulitan menjangkau tenaga kerja Indonesia di Yaman yang mencapai jumlah 1.488 orang.
"Ini juga merupakan tantangan tersendiri karena mereka ada di rumah majikan. Ada 2.226 mahasiswa itu tidak terlalu sulit. Kalau TKI itu banyak yang tidak mengerti internet, tidak baca koran, majikan acuh," tutur Gatot.
Untuk sementara waktu, pemerintah telah menyiapkan tiga bentuk pos untuk berkumpulnya WNI.
"Ada Wisma Duta, kantor Kedubes, dan sekretariat PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia). Untuk daerah jauh, dipusatkan di sentra sekretariat PPI, bisa juga di rumah WNI senior seperti pekerja minyak," kata Gatot.
Sementara itu, Kemlu sendiri kini tengah menggodok jalur evakuasi yang efektif. Secara garis besar, Kemlu memikirkan seluruh alternatif jalur, yaitu darat, laut, dan udara.
"Namun, yang paling ideal memang jalur udara dari Sanaa ke Jakarta dengan block seat booking seperti yang dilakukan WNI di Suriah yang sampai sekarang sudah hampir 12 ribu orang dievakuasi sejak 2012," kata Gatot.
Untuk evakuasi tahap pertama, Kemlu memperkirakan akan memberangkatkan sekitar 500 orang dengan prioritas perempuan, warga lanjut usia, dan anak-anak.
Mekanisme jalur udara sendiri akan mengadopsi sistem yang sudah dilakukan dalam mengevakuasi WNI di Suriah.
"Kami sudah kantongi 700 alamat dan telepon. Kami akan jemput ke alamat yang ada, antar ke bandara. Setelah sampai di bandara nanti kami akan bekerja sama dengan BNP2TKI, kemdikbud, Kemenag, dan Kemensos," papar Gatot.
Ketika ditanya mengenai tenggat waktu proses evakuasi, Gatot hanya menjawab, "As soon as possible. Secepatnya."
KBRI tetap buka
Pemberontak Syiah al-Houthi kian kuat dengan menguasai pemerintahan, sementara Presiden Abdu Rabu Mansour Hadi mengundurkan diri, membuat negara itu kini tanpa pemimpin yang sah.
Melihat keadaan ini, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis sudah menutup kantor kedutaan besar mereka di Yaman.
Ketika ditanyakan apakah Indonesia akan menutup KBRI di Sanaa jika pemerintah Yaman tak kunjung dapat merebut kembali pemerintahan dari tangan pemberontak al-Houthi, Tata menjawab, "KBRI akan tetap dibuka. KBRI di Yaman hanya untuk memberikan dukungan kepada WNI, tidak mencampuri politik Yaman. KBRI Yaman masih dibutuhkan, terutama saat proses evakuasi."
Di akhir pembicaraan, Tata berkata, "Kami hanya berharap siapapun yang berkuasa untuk mementingkan keamanan warga, terutama WNI yang ada di sana." (stu)
"Pada Senin (16/2) kemarin, kami telah melakukan rapat dengan Menlu. Dengan mempertimbangkan laporan terakhir KBRI di Sanaa, akhirnya kami menunjuk Dubes Gatot (Abdullah Mansyur) sebagai ketua satgas persiapkan contingency plan evakuasi WNI di Yaman," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Christiawan Nasir, dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (18/2).
Menurut penuturan Gatot, kehidupan sehari-hari di Yaman sebenarnya cukup aman, tapi sulit diprediksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gatot mengatakan, pengumuman rencana pemulangan ini sebenarnya sudah terpampang di situs resmi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sanaa.
Merujuk pada data Kemlu, ada sekitar empat ribu WNI di Yaman yang tersebar di berbagai daerah. Di daerah ibu kota Sanaa sendiri hanya ada sekitar 100 WNI.
"Konsentrasi terbesar itu sebenarnya ada di luar Sanaa. Di Tarim, 10 jam Sanaa, itu ada 1.196 WNI. Di Al Mukalla, 9 jam dari Sanaa, itu ada 400-an WNI," papar Gatot.
Persebaran ini, menurut Gatot, adalah tantangan dalam melakukan proses evakuasi. Pasalnya, warga yang berdomisili jauh dari pusat Kota Sanaa merasa tidak perlu pulang karena daerahnya aman.
Tantangan lain datang dari 2.226 siswa yang menuntut ilmu di Yaman. "Sekarang sedang musim ujian. Pemerintah juga memang hanya menyediakan akomodasi ke Indonesia, tidak untuk kembali lagi ke Yaman," ungkap Gatot.
Selain itu, pemerintah juga kesulitan menjangkau tenaga kerja Indonesia di Yaman yang mencapai jumlah 1.488 orang.
"Ini juga merupakan tantangan tersendiri karena mereka ada di rumah majikan. Ada 2.226 mahasiswa itu tidak terlalu sulit. Kalau TKI itu banyak yang tidak mengerti internet, tidak baca koran, majikan acuh," tutur Gatot.
Untuk sementara waktu, pemerintah telah menyiapkan tiga bentuk pos untuk berkumpulnya WNI.
"Ada Wisma Duta, kantor Kedubes, dan sekretariat PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia). Untuk daerah jauh, dipusatkan di sentra sekretariat PPI, bisa juga di rumah WNI senior seperti pekerja minyak," kata Gatot.
Sementara itu, Kemlu sendiri kini tengah menggodok jalur evakuasi yang efektif. Secara garis besar, Kemlu memikirkan seluruh alternatif jalur, yaitu darat, laut, dan udara.
"Namun, yang paling ideal memang jalur udara dari Sanaa ke Jakarta dengan block seat booking seperti yang dilakukan WNI di Suriah yang sampai sekarang sudah hampir 12 ribu orang dievakuasi sejak 2012," kata Gatot.
Untuk evakuasi tahap pertama, Kemlu memperkirakan akan memberangkatkan sekitar 500 orang dengan prioritas perempuan, warga lanjut usia, dan anak-anak.
Mekanisme jalur udara sendiri akan mengadopsi sistem yang sudah dilakukan dalam mengevakuasi WNI di Suriah.
"Kami sudah kantongi 700 alamat dan telepon. Kami akan jemput ke alamat yang ada, antar ke bandara. Setelah sampai di bandara nanti kami akan bekerja sama dengan BNP2TKI, kemdikbud, Kemenag, dan Kemensos," papar Gatot.
Ketika ditanya mengenai tenggat waktu proses evakuasi, Gatot hanya menjawab, "As soon as possible. Secepatnya."
KBRI tetap buka
Pemberontak Syiah al-Houthi kian kuat dengan menguasai pemerintahan, sementara Presiden Abdu Rabu Mansour Hadi mengundurkan diri, membuat negara itu kini tanpa pemimpin yang sah.
Melihat keadaan ini, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis sudah menutup kantor kedutaan besar mereka di Yaman.
Ketika ditanyakan apakah Indonesia akan menutup KBRI di Sanaa jika pemerintah Yaman tak kunjung dapat merebut kembali pemerintahan dari tangan pemberontak al-Houthi, Tata menjawab, "KBRI akan tetap dibuka. KBRI di Yaman hanya untuk memberikan dukungan kepada WNI, tidak mencampuri politik Yaman. KBRI Yaman masih dibutuhkan, terutama saat proses evakuasi."
Di akhir pembicaraan, Tata berkata, "Kami hanya berharap siapapun yang berkuasa untuk mementingkan keamanan warga, terutama WNI yang ada di sana." (stu)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK