DPR: Banyak Negara yang Bisa Menggantikan Brasil

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya tidak menutup kemungkinan penghentian kerja sama dengan Brasil dalam hal pembelian alutsista.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi ketegangan diplomatik yang tengah terjadi antara Indonesia dan Brasil akibat dari penolakan surat credential duta besar asal Indonesial dan ditariknya perwakilan di Jakarta oleh Brasil.

"Ya bisa banget (dihentikan). Apalagi Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sudah setuju dengan semangat itu," tutur Tantowi kepada CNN Indonesia di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/2).

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa hubungan Indonesia-Brasil "sedang dipertimbangkan". Lebih lanjut, Tantowi mengatakan kemungkinan akan dihentikannya kerja sama tersebut, tidak akan menghalangi procurement yang sebelumnya telah dilakukan.

Salah satu kerja sama dalam bidang alutsista bersama Brasil adalah pembelian 16 pesawat Super Tucano EMB-314 buatan Brasil, dan pemesanan beberapa sistem peluncur roket dari Brasil.

Pengganti Brasil

Lebih lanjut, ia menjelaskan masih banyak negara yang bisa menjadi "pengganti" Brasil apabila memang kerja sama kedua negara benar-benar akan dihentikan.

"Banyak. Kan ada negara-negara pecahannya Uni Soviet, seperti Ukraina, Belarus, Polandia, dan Tiongkok," sebutnya.

‪Hubungan diplomatik dengan Brasil terganggu setelah eksekusi mati Moreira atas kasus narkotika bulan lalu. Presiden Brasil Dilma Roussef langsung menarik duta besarnya dari Jakarta.‬

‪Ketegangan semakin terasa setelah Brasil menunda penyerahan credential Duta Besar Indonesia untuk negara itu, Toto Riyanto, sebagai bentuk protes hukuman mati. Toto Riyanto akhirnya dipanggil pulang ke Indonesia pada Jumat (20/2).‬

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyangsikan hubungan bilateral kedua negara akan putus. "Tidak mungkin hubungan kedua negara putus," kata Hikmahanto saat dihubungi CNN Indonesia.

Selain Brasil, desakan untuk menghentikan hukuman mati juga datang dari Australia yang dua warga negaranya akan segera dieksekusi. Hikmahanto menyarankan pemerintah mempercepat eksekusi dan tidak menundanya lagi.

"Semakin lama Kejaksaan menunda semakin banyak tekanan dari luar negeri yang akan dihadapi Indonesia. Bila pelaksanaan hukuman mati dipercepat harapannya adalah tidak ada lagi manuver-manuver yang akan dilakukan oleh negara asing," kata Hikmahanto. (den/stu)