"Kami memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka. Setelah itu, kami akan mendeportasi mereka kembali ke negara asal," kata Zaw Htay, direktur kantor kepresidenan Filipina, dikutip dari Channel NewsAsia, Sabtu (23/5)
Untuk itu, Htay melanjutkan, pemerintah Myanmar akan berkordinasi dengan pemerintah Bangladesh dan para petugas di perbatasan kedua negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada Jumat (22/5), juru bicara pemerintah Myanmar, Ye Htut menyatakan Angkatan Laut Myanmar menemukan kapal arah dari Ranong, Thailand selatan, pada Kamis (21/5) yang berisi 219 imigran Bangladesh, terdiri termasuk sembilan awak kapal dan dua penerjemah.
(Baca juga: Angkatan Laut Myanmar Temukan 200 Imigran Bangladesh)
Myanmar sebelumnya mendapat kecaman dari Amerika Serikat yang menganggap negara itu
tidak mampu membendung aliran pengungsi yang berakar dari diskriminasi terhadap etnis Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine.
Sementara di Indonesia, sejak pekan lalu tercatat setidaknya 1.700 imigran Rohingya dan Bangladesh yang terdampar di beberapa kabupaten di Aceh.
Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB tahun 1951 soal pengungsi, Kementerian Luar Negeri saat ini masih menunggu hasil verifikasi yang dilakukan badan pengungsian PBB, UNHCR, soal status imigran tersebut.
Jumlah keseluruhan imigran di Indonesia yang saat ini menunggu resettlement atau pemukiman kembali mencapai angka 12 ribu jiwa.
Usai pertemuan tiga negara yang dilangsungkan di Malaysia pada Rabu (20/5), Malaysia dan Indonesia sepakat menawarkan tempat penampungan sementara kepada imigran Myanmar dan Bangladesh yang masih terkatung-katung di lautan lepas yang diperkirakan berjumlah sekitar 7.000 orang. Meskipun demikan, kedua negara juga menegaskan tidak akan menampung lebih banyak lagi imigran.
Pemerintah Thailand menyatakan tidak akan menampung imigran dan hanya akan menyalurkan bantuan di laut. Meski begitu, Thailand tidak akan mendorong mereka ke luar perairan Thailand seperti sebelumnya. (ama/ama)