Luxembourg Tolak Referendum WNA Boleh Ikut Pemilu

Luxembourg, CNN Indonesia -- Warga Luxembourg menolak usul untuk mengijinkan warga asing yang tinggal di negara itu hak pilih dalam pemilu nasional.

Langkah ini sedianya akan menjadi aturan yang pertama di Eropa, dan bisa memperluas daerah pemilihan negara kerajaan kecil ini hingga 50 persen.

Dalam referendum Minggu (7/6) ini, hanya 22 persen mendukung usul yang merupakan bagian dari agenda modernisasi yang didukung oleh Perdana Menteri Xavier Bettel.

Terjadi pula kemenangan besar dalam upaya menentang usul menurunkan usia minimal pemilih menjadi 16 tahun dari 18 tahun, dan menerapkan batas waktu maksimal 10 tahun untuk para menteri. Hal ini dilakukan setelah Jean-Claude Juncker, pendahulu Bettel, memerintah selama 19 tahun.

Sekitar 45 persen dari 540 ribu warga Luxembourg adalah warga asing yang sebagian besar berasal dari Portugal, dan 150 ribu adalah pekerja Jerman, Perancis atau Belgia yang setiap hari pulang pergi ke Luxemboug. Kebanyakan adalah pegawai di sektor finansial.

Referendum itu menanyakan apakah warga asing yang tinggal di Luxembourg dalam 10 tahun terakhir dan telah memanfaatkan hak pilih di pemilu daerah juga memiliki hak memilih di pemilu nasional.

Jika disetujui, sekitar 35 ribu warga asing bisa memiliki hak pilih nasional, dan angka itu bisa bertambah hingga 100 ribu jika seluruh warga asing yang telah tinggal lebih dari satu dekade telah mendaftar dan memilih di pemilu daerah.

Bettel, yang bulan lalu melangsungkan pernikahan dengan pacarnya yang sesama jenis dan berhasil mengubah citra Luxembourg sebagai negara kecil dan konservatif, meminta rakyat memilih ya untuk ketiga pertanyaan dalam referendum itu.

Perdana menteri berusia 42 tahun ini kemudian mengatakan bisa menerima penolakan rakyat dan akan menarik usul pemerintah itu.

Akan tetapi, dia mengatakan kepada televisi RTL bahwa dia berharap ini bukan menjadi referendum terakhir atas masalah itu, “Dan tidak diperlukan waktu bertahun-tahun hingga warga bisa membantu mempertajam pengambilan keputusan politik”.

Puluhan pemimpin bisnis menandatangani iklan yang menggambarkan warga asing sebagai “kesempatan bagus bagi Luxembourg dan tidak membahayakan warga negara itu”.

Akan tetapi, kubu “Tidak” terbukti lebih vokal dan lebih aktif di media sosial. Kubu ini didukung oleh partai Juncker yang kini beroposisi meski masih menjadi kelompok terbesar di parlemen. Partai ini sejak lama mendesak warga asing itu seharusnya menjadi warga negara Luxembourg. (yns)