“Kami berulangkali mengatakan kebijakan mengusir yang diterapkan pemerintah Australia ini membuat negara itu bisa bertindak salah,” kata Armanatha Nasir kepada Reuters di sela-sela pertemuan konferensi kebijakan luar negeri di Jakarta.
“Jika hal ini terkonfirmasi dan benar terjadi, ini adalah langkah paling rendah yang dilakukan pemerintah Australia dalam menangani masalah pendatang itu.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penumpang itu kebanyakan berasal dari Bangladesh, Sri Lanka dan Myanmar.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menanyakan masalah itu kepada dutabesar Australia di Indonesia, Paul Grigson.
“Dia berjanji akan melanjutkan pertanyaan saya itu ke Canberra,” kata Retno kepada wartawan. “Kami sangat prihatin, jika hal itu benar.”
Menlu Australia Julie Bishop dan Menteri Imigrasi Peter Dutton membantah berita itu, namun PM Tony Abbott menolak memberi komentar dengan alasan keamanan operasi.
PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengkritik Australia terkait kebijakan keras terhadap pencari suaka yang menurut Perdana Menteri Tony Abbott perlu diterapkan agar tidak terjadi korban jiwa di laut.
Australia bertekad menghalangi para pencari suaka mencapai wilayahnya dengan mengusir kapal pembawa pendatang itu kembali ke wilayan Indonesia jika bisa. Dan juga mengirim para pencari suaka ke tempat penampungan sementara di negara-negara miskin seperti Papua Nugini dan Nauri. (yns)