Masyarakat Peduli Rohingya: Blacklist Pejabat Myanmar

Jakarta, CNN Indonesia -- Organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Rohingya mendesak pemerintah untuk melarang atau memboikot pejabat Myanmar yang datang ke Indonesia.

Menurut Adnin Armas, ketua Koalisi Masyarakat Peduli Rohingya, kekerasan yang dilakukan pemerintah Myanmar menjadi penyebab warga Rohingya mengungsi ke berbagai negara.

Pilihan Redaksi Mengintip Ibadah Puasa Etnis Rohingya di Malaysia Jepang Sumbang Rp46 Miliar Untuk Pengungsi Rohingya Komnas Perempuan: Pengungsi Rohingya Butuh Bantuan Psikologis

"Aksi ini untuk mewujudkan perdamaian di dunia internasional atas dasar keadilan untuk semua, pengungsian yang terjadi perlu di selesaikan di sumbernya," kata Adnin pada Senin (29/6) di Jakarta.

Sebagai langkah tegas, Adnin meminta pemerintah untuk memboikot para pejabat Myanmar yang datang ke Indonesia.

"Kami minta pejabat Myanmar di-blacklist di Indonesia, jika tetap masuk kami akan demo," kata Adnin.

Pemboikotan ini juga masuk dalam empat tuntutan yang ada dalam petisi kepedulian terhadap warga Rohingya. Tiga tuntutan lainnya antara lain meminta Presiden Jokowi meninjau kembali politik luar negeri, meminta pebisnis Indonesia menahan investasi di Myanmar dan menuntut Myanmar dikeluarkan dari anggota ASEAN.

Sekitar 1.1 juta Muslim Rohingya tidak mempunyai kewarganegaraan dan hidup dalam kondisi terdiskriminasi, di antara 51,5 juta penduduk Myanmar yang mayoritas beragama Buddha. Hampir 140 ribu orang mengungsi dalam bentrokan mematikan dengan umat Buddha di negara bagian barat Rakhine pada 2012.

Di Indonesia sendiri, saat ini terdapat sekitar 1.700 pengungsi Rohingya yang tinggal di berbagai penampungan sementara di Aceh, setelah perahu mereka diselamatkan oleh nelayan setempat.

(stu)