Pemerintah Yaman Setujui Gencatan Senjata Bersyarat

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Yaman pada Rabu (8/7) menyatakan kepada PBB bahwa mereka menyetujui gencatan senjata untuk mengakhiri pertempuran yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan. Meski demikian pemerintah Yaman meluncurkan beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga gencatan senjata dapat dilakukan.

"Pihak berwenang Yaman memberitahu Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, terkait perjanjian gencatan senjata dalam beberapa hari mendatang," kata juru bicara presiden Yaman, Rajeh Badi, dalam pengasingan di Arab Saudi, dikutip dari Reuters, Rabu (8/7).

(Baca juga: Demam Berdarah Mewabah di Tengah Kecamuk Perang Yaman)

Pemerintahan Yaman, bersama dengan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi, kini tinggal di pengasingan di Saudi setelah pemberontak Houthi menguasai ibu kota Sanaa. Sebelum berangkat ke Saudi, Hadi dan pengikutnya sempat memindahkan pusat pemerintahan ke kota pelabuhan Aden.

Badi menyatakan bahwa Presiden Hadi telah mengatur syarat bagi keberhasilan gencatan senjata tersebut, termasuk pembebasan sejumlah pejabat Yaman yang ditahan oleh kelompok Houthi.

Hadi juga mensyaratkan Houthi mundur dari empat provinsi di wilayah selatan dan timur Yaman, yang kini menjadi medan pertempuran antara Houthi dengan milisi lokal.

Pilihan Redaksi Krisis Air di Yaman Lebih Menakutkan daripada Perang Ribuan Tahanan Al-Qaidah Kabur dari Penjara Yaman Serangan Houthi Tewaskan Anak-anak dan Perempuan Saudi Serang Markas Mantan Presiden Saleh di Yaman

Juru bicara PBB, Ban Stephane Dujarric, mengkonfirmasi surat dari pemerintah Yaman tersebut dan kini tengah "mencari jalan tengah bagi kedua belah pihak."

Saudi memimpin koalisi internasional untuk meluncurkan serangan udara ke markas Syiah Houthi yang diduga bersekutu dengan Iran dan loyalis mantan presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh. Serangan udara ini merupakan upaya untuk memukul mundur Houthi dan mengembalikan pemerintahan Hadi di Yaman.

Hingga saat ini, Houthi belum memberikan komentar terkait gencatan senjata bersyarat ini. Houthi menilai, keberhasilan mereka menduduki Sanna sejak September lalu merupakan revolusi dari pemerintahan Hadi yang korup dan didukung oleh Barat.

Houthi sendiri hingga saat ini belum menerima Resolusi Dewan Keamanan PBB yang disahkan pada April lalu, yang mengakui Hadi sebagai Presiden Yaman yang sah dan meminta Houthi keluar dari wilayah yang mereka duduki.

Sejumlah badan bantuan menyatakan serangan udara Saudi yang menargetkan markas Yaman telah mengakibatkan banyak korban sipil berjatuhan. Sebagian besar rakyat Yaman ini membutuhkan bantuan.

Lebih dari 3.000 orang tewas dalam konflik di Yaman, dan lebih dari satu juta warga telah pengungsi. PBB telah meminta perang dihentikan untuk sementara, sehingga bantuan bagi warga miskin dapat tersalurkan.

"Kami optimis bahwa (Houthi) akan setuju, karena ini akan menjamin pengiriman bantuan ke Yaman," kata Badi. (ama/stu)