Dikutip dari Channel NewsAsia, dalam pembicaraan tersebut, Korea Selatan akan diwakilkan oleh Menteri Unifikasi Hong Young-Pyo dan Kepala Kantor Keamanan Nasional, Kim Kwan-Jin.
Sementara, Korut akan mengirimkan pejabat politik papan atas, Hwang Pyong, yang dikenal luas sebagai kaki tangan Kim Jong-Un, dan Sekretaris Partai Pekerja Yong- Gon, yang bertanggung jawab atas hubungan Utara dengan Selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Blue House sempat menyatakan bahwa Korea Selatan siap menanggapi provokasi lebih lanjut dari Korea Utara.
Mengutip CNN, semakin dekat dengan tenggat waktu yang ditentukan Korut, warga di sekitar daerah yang dekat dengan DMZ diminta untuk mengungsi ke tempat penampungan.
Ketegangan di semenanjung Korea terus meningkat utamanya setelah baku tembak artileri terjadi pada Kamis (20/8). Korsel menembakkan artileri sebagai balasan atas serangan Korut yang memprotes propaganda Pyongyang menggunakan pengeras suara di perbatasan sejak 10 Agustus lalu.
"Jika Korea Selatan tidak menanggapi ultimatum kami, kami akan melakukan aksi militer yang tak terelekkan," kata Duta Besar PBB untuk Korea Utara, An Myong Hun.
Sementara PBB, AS, dan sekutu utama Korut, China, meminta kedua Korea ini untuk menenangkan situasi.
Seoul menyatakan akan melanjutkan siaran kecuali Korea Utara bertanggung jawab atas serangan ranjau darat di DMZ yang melukai dua tentara Korea Selatan bulan ini. Tuduhan ini dibantah Pyongyang.
Korea Utara dan Korea Selatan secara teknis masih berperang karena perang sipil antara kedua Korea yang terjadi pada 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan dengan perjanjian.
Korea Utara dan Korea Selatan kerap saling mengancam selama bertahun-tahun. Puluhan tentara dari kedua Korea tewas dalam bentrokan, tetapi kedua negara kemudian selalu menarik diri agar peperangan besar tidak terjadi. Para pakar memperkirakan situasi ini akan kembali membaik.
[Gambas:Video CNN] (ama/ama)