Demo Berujung Rusuh Warnai Pengesahan UU Demokrasi Nepal
Amanda Puspita Sari/Reuters | CNN Indonesia
Senin, 21 Sep 2015 18:13 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Setidaknya tiga demonstran terluka akibat tembakan polisi Nepal yang berupaya membubarkan aksi unjuk rasa pada Senin (21/9), sehari setelah negara di kaki Himalaya ini mengadopsi konstitusi demokratis pertama.
Sejumlah demonstran berada dalam kondisi kritis setelah polisi melepaskan serentetan tembakan pada aksi menentang konstitusi di kota Biratnagar.
"Konfrontasi antara polisi dan pengunjuk rasa anti-konstitusi sedang berlangsung," kata Wakil inspektur polisi distrik Morang di Nepal selatan, Pramono Kharel, dikutip dari Reuters.
Meskipun ditentang sengit oleh berbagai kelompok minoritas di wilayah selatan, Presiden Ram Baran Yadav pada Minggu (20/9) mengesahkan konstitusi baru Nepal.
Dua gempa bumi yang menewaskan lebih dari 9.000 warga Nepal tahun ini disinyalir menjadi faktor yang mempercepat pengesahan undang-undang yang telah digodok selama tujuh tahun ini.
Undang-undang ini menciptakan tujuh negara bagian dalam sistem pemerintahan Nepal yang federal dan sekuler. Namun, UU ini ditentang oleh sejumlah kelompok yang ingin menjadikan Nepal sebagai negara Hindu.
Beberapa kelompok lain juga menentang UU ini karena menilai pembagian wilayah ini tidak menguntungkan bagi mereka yang berada dekat dengan India.
Lebih dari 40 orang, sebagian besar para pengunjuk rasa, tewas dalam bentrokan yang menentang UU ini beberapa pekan terakhir.
Sementara negara tetangga Nepal, India, melontarkan keprihatinan atas serentetan aksi kekerasan tersebut.
New Delhi pada Minggu (20/9) mengeluarkan pernyataan "berharap yang terbaik untuk warga Nepal," tetapi sama sekali tidak menyebutkan soal konstitusi baru.
"India mendukung sistem konstitusi federal, demokrasi, republik dan inklusif," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri India.
"Kami prihatin terhadap situasi yang dipenuhi aksi kekerasan di beberapa negara bagian yang berbatasan India," lanjut pernyataan tersebut.
Pemerintah Nepal menyatakan bahwa konstitusi yang tidak sempurna lebih baik daripada tidak ada perubahan sama sekali. Pemerintah menilai UU itu dapat diamandemen untuk memuat aspirasi kelompok penentang.
Sementara di ibu kota Kathmandu, mantan perdana menteri Baburam Bhattarai menyesalkan bahwa UU yang baru gagal menyatukan warga.
"Saya tidak benar-benar senang dengan pengumuman konstitusi ini. Setengah penduduk negara ini tidak dilibatkan dalam proses pembentukan konstitusi," kata Bhattarai kepada harian Annapurna Post.
Reli perayaan menyambut konstitusi baru direncanakan digelar pada Senin (21/9), tetapi sejumlah aksi kekerasan terus terjadi di wilayah selatan.
Ribuan orang di distrik Morang negara bagian Libuwan turun ke jalan pada Minggu, sebagian berunjuk rasa untuk mendukung dan sebagian lagi menentang konstitusi baru tersebut.
Peraturan jam malam kembali diterapkan pada Senin di dekat distrik Parsa, sesaat setelah polisi menembak tiga demonstran pada Minggu agar membubarkan aksi unjuk rasa. (ama/stu)
Sejumlah demonstran berada dalam kondisi kritis setelah polisi melepaskan serentetan tembakan pada aksi menentang konstitusi di kota Biratnagar.
"Konfrontasi antara polisi dan pengunjuk rasa anti-konstitusi sedang berlangsung," kata Wakil inspektur polisi distrik Morang di Nepal selatan, Pramono Kharel, dikutip dari Reuters.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dua gempa bumi yang menewaskan lebih dari 9.000 warga Nepal tahun ini disinyalir menjadi faktor yang mempercepat pengesahan undang-undang yang telah digodok selama tujuh tahun ini.
Undang-undang ini menciptakan tujuh negara bagian dalam sistem pemerintahan Nepal yang federal dan sekuler. Namun, UU ini ditentang oleh sejumlah kelompok yang ingin menjadikan Nepal sebagai negara Hindu.
Beberapa kelompok lain juga menentang UU ini karena menilai pembagian wilayah ini tidak menguntungkan bagi mereka yang berada dekat dengan India.
Sementara negara tetangga Nepal, India, melontarkan keprihatinan atas serentetan aksi kekerasan tersebut.
New Delhi pada Minggu (20/9) mengeluarkan pernyataan "berharap yang terbaik untuk warga Nepal," tetapi sama sekali tidak menyebutkan soal konstitusi baru.
"India mendukung sistem konstitusi federal, demokrasi, republik dan inklusif," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri India.
"Kami prihatin terhadap situasi yang dipenuhi aksi kekerasan di beberapa negara bagian yang berbatasan India," lanjut pernyataan tersebut.
Pemerintah Nepal menyatakan bahwa konstitusi yang tidak sempurna lebih baik daripada tidak ada perubahan sama sekali. Pemerintah menilai UU itu dapat diamandemen untuk memuat aspirasi kelompok penentang.
Sementara di ibu kota Kathmandu, mantan perdana menteri Baburam Bhattarai menyesalkan bahwa UU yang baru gagal menyatukan warga.
"Saya tidak benar-benar senang dengan pengumuman konstitusi ini. Setengah penduduk negara ini tidak dilibatkan dalam proses pembentukan konstitusi," kata Bhattarai kepada harian Annapurna Post.
Reli perayaan menyambut konstitusi baru direncanakan digelar pada Senin (21/9), tetapi sejumlah aksi kekerasan terus terjadi di wilayah selatan.
Ribuan orang di distrik Morang negara bagian Libuwan turun ke jalan pada Minggu, sebagian berunjuk rasa untuk mendukung dan sebagian lagi menentang konstitusi baru tersebut.
Peraturan jam malam kembali diterapkan pada Senin di dekat distrik Parsa, sesaat setelah polisi menembak tiga demonstran pada Minggu agar membubarkan aksi unjuk rasa. (ama/stu)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK