Indonesia Angkat Isu Kebakaran Hutan di KTT Perubahan Iklim

Jakarta, CNN Indonesia -- Kebakaran hutan dipastikan akan menjadi salah satu isu besar dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-21 (COP21) di Paris, Perancis, pada 30 November hingga 11 Desember mendatang.

Beberapa waktu belakangan, Indonesia menjadi sorotan internasional setelah kebakaran lahan dan hutan menyebabkan kabut asap yang menyebar hingga ke sebagian kawasan Asia Tenggara lainnya.

Namun, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengatakan bahwa kebakaran hutan adalah masalah berbagai negara dan tak hanya dihadapi oleh Indonesia.

Dalam konferensi ini, Indonesia akan memaparkan pengalaman dan upaya penanggulangan yang dilakukan, serta rencana antisipasi bencana di masa datang.

"Kebakaran hutan bukan sesuatu yang dialami oleh Indonesia saja. Yang terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu diperparah el nino. Tentu kami akan menghadapi segala pertanyaan dan menjabarkan langkah yang sudah kami ambil," ujar Arrmanatha dalam jumpa pers di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (26/11).

Pilihan Redaksi Kebakaran Lahan di Australia, Dua Orang Tewas Jokowi Angkat Isu Kebakaran Lahan Gambut di Konferensi Paris Perubahan Iklim, Gletser di Kawasan Arktik Norwegia Mencair

Selain menjabarkan upaya penanggulangan, kata Arrmanatha, Indonesia juga akan mengajukan beberapa rekomendasi pencegahan bencana kebakaran hutan di masa mendatang.

"Ke depannya kami akan menyusun one map policy yang mencakup moratorium, review pemanfaatan lahan, dan pemulihan ekosistem lahan gambut," kata Arrmanatha.

Arrmanatha mengatakan, isu kebakaran hutan ini penting karena sangat berpengaruh pada emisi gas buang Indonesia.

Dalam perjanjian dengan Badan Perubahan Iklim PBB sebelumnya, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas buang hingga 29 persen pada 2020 mendatang. Namun hingga kini, Indonesia belum mencapai target.

"Namun demikian, dengan upaya yang sudah kami lakukan, kami yakin dapat mencapai target itu pada 2020," kata Arrmanatha.

Dalam konferensi ini, negara peserta akan memasang target baru pengurangan emisi hingga 2030, yaitu mencapai 40 persen.

Masalah emisi gas memang merupakan salah satu elemen penting dalam perubahan iklim. Namun, dalam pertemuan ini, para negara peserta juga akan membahas kesulitan yang dihadapi dalam menangkal perubahan iklim.

Dalam ranah ini, Indonesia akan mengimbau negara-negara maju untuk membantu wilayah berkembang dalam upaya mengatasi perubahan iklim.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara pengembangan kapasitas, bantuan finansial, dan adaptasi serta mitigasi perubahan iklim di negara berkembang.

"Negara maju harus melakukan lebih, negara berkembang juga berkontribusi. Negara maju yang memimpin," ucap Direktur Kerja Sama Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri, Toferry P. Soetikno.

Begitu pentingnya masalah perubahan ini bagi dunia internasional, PBB menyediakan waktu satu hari bagi para pemimpin dari sekitar 130 negara untuk menyampaikan pernyataan resminya pada 30 November.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi akan tiba di Paris pada Sabtu (29/11).

Sementara itu, di sela konferensi, Presiden Joko Widodo direncanakan mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa kepala negara lain.

"Kami sedang atur waktunya. Yang ada dalam daftar itu Belanda, Norwegia, India, beberapa negara Afrika, seperti Ethiopia, Kenya, dan Afrika Selatan," ucap Arrmanatha. (stu)