Pertemuan ini menyusul sejumlah serangan di Paris dan San Bernardino, California yang menggarisbawahi penggunaan sejumlah media sosial seperti Twitter, YouTube dan Facebook.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, pekan lalu Twitter memperbarui kebijakan mereka dengan melarang konten yang mengandung “tindakan berlandaskan kebencian.” Sejumlah situs lainnya mengembangkan kebijakan serupa dalam 18 bulan terakhir ini.
Agenda pertemuan akan bertujuan untuk mempersulit kelompok militan meluncurkan perekrutan maupun menggalang dukungan di media sosial, dan sebaliknya, mempermudah publikasi dan penggalangan dukungan bagi konten yang memerangi kelompok militan seperti ISIS.
Pertemuan ini juga akan membahas bagaimana teknologi akan digunakan untuk menggangu jalur radikalisasi, dan mengidentifikasi pola rekrutmen militan, mempermudah para penegak hukum dan agen intelijen untuk mengidentifikasi operasi militan.
Pemerintahan Obama “sangat jelas menegaskan tentang pentingnya pemerintah dan pelaku industri bekerja sama untuk menghadapi terorisme, tapi kami tidak memiliki pertemuan khusus untuk diumumkan saat ini," kata seorang pejabat senior, Kamis (7/1).
Di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat tentang potensi serangan militan, Presiden Barack Obama memaparkan dalam sebuah pidato pada Desember lalu, "Saya akan mendesak para pejabat senior teknologi dan penegak hukum untuk mempersulit teroris menggunakan teknologi untuk melarikan diri dari keadilan." P
erusahaan teknologi kini juga semakin kooperatif, mencatat konten yang dipandang sebagai mampu menghasut kekerasan atau merekrut militan. Namun, sejumlah perusahaan teknologi enggan berbagi informasi dengan peyidik pemerintah, utamanya setelah Edward Snowden membocorkan rahasia keamanan nasional AS. (ama)