Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN, Francisco Fontan Pardo, menjelaskan bahwa Uni Eropa memang sangat kritis jika berbicara mengenai hak asasi manusia. Uni Eropa pun menentang hukuman mati oleh setiap negara, tak hanya Indonesia.
"Ini adalah sikap dasar kami. Setiap tahun, kami pergi dari satu negara ke negara lain hanya untuk meminta mereka melakukan moratorium hukuman mati, tolong pertimbangkan," ujar Pardo dalam acara peresmian kantor perwakilan Uni Eropa untuk ASEAN di Jakarta, Selasa (26/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari 10 negara anggota ASEAN, hanya dua negara yang sudah tidak menerapkan hukuman mati, yaitu Filipina dan Kamboja. Sementara itu, Indonesia masih menerapkan hukuman mati yang kerap mengundang kecaman dari berbagai negara.
Selama pemerintahan Presiden Jokow Widodo, Indonesia sudah melakukan dua gelombang hukuman mati. Sepanjang 2015, pemerintah Indonesia telah mengeksekusi 14 terpidana mati kasus narkotika dan 12 di antaranya merupakan warga asing.
Akhir Oktober lalu, Kejaksaan Agung menyatakan eksekusi terpidana mati menjadi prioritas untuk tahun 2015, bukan dalam waktu dekat.
“Dalam waktu dekat, Jaksa Agung mendorong peningkatan ekonomi dulu, tapi bukan berarti hukuman mati bukan prioritas,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Amir Yanto.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan bahwa eksekusi mati baru akan dilakukan jika perekonomian Indonesia membaik.
Namun, Luhut memastikan bahwa keputusan pemerintah RI untuk tak melakukan eksekusi mati itu bukan kebijakan moratorium atau penundaan.
“Bukan tidak akan ada hukuman mati. Tak perlu [disebut moratorium]. Saat ini pemerintah RI belum pada posisi untuk melakukan eksekusi mati karena masih fokus pada urusan ekonomi,” kata Luhut November tahun lalu. (stu)