Zarif mepertanyakan pernyataan Arab Saudi, yang siap mengerahkan pasukan darat sebagai bagian dari pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat dalam menghadapi kelompok garis keras IS.
"Mereka bergerak di Suriah tanpa wewenang kedaulatan pemerintahan di Suriah merupakan pelangaran hukum internasional," katanya dalam jumpa pers di Parlemen Eropa di Brussel, Belgia, seperti dikutip Antara dari AFP, Selasa (17/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, telah kerap dilaporkan bahwa terdapat pasukan Iran di Suriah, demi mendukung pemerintahan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, bersama serangan udara Rusia dan kelompok Syiah, Hizbullah, dari Libanon.
Namun Zarif menyatakan bahwa Teheran tidak memiliki pasukan di Suriah.
"Iran tidak memiliki pasukan darat di Suriah .. Kami punya beberapa penasihat militer di Suriah sebagaimana yang kami punyai di tempat lain untuk memenuhi undangan pemerintah," ujarnya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai fasilitator perundingan damai dengan Suriah menangguhkan pembicaraan pada awal Februari setelah Suriah melancarkan serangan yang disokong bom udara Rusia di Kota Aleppo.
"Orang-orang di luar sana menanyakan apa yang dihasilkan dari perundingan itu," kata dia.
Dia menambahkan, "Jika kami berbicara tentang pasukan militer, kami harus menghentikan pengeboman di Yaman, yang berada di pusat kegiatan sehari-hari masyarakat sipil yang tidak bersalah, membunuh sebagian rakyat."
"Di sana tidak ada tempat yang bisa dijadikan sasaran militer dan di tempat lain di Yaman. Kami ingin mengakhiri kekejian dan kami ingin mengakhirinya sekarang," katanya mengenai perang Yaman, yang telah menewaskan lebih dari 6.100 orang, hampir separuh dari mereka warga sipil, menurut data PBB. (Antara) (stu)