Parlemen Malaysia Serukan Penyelidikan Mantan CEO 1MDB

Jakarta, CNN Indonesia -- Penyelidikan parlemen Malaysia terhadap 1Malaysia Development Berhad (1MDB) menyatakan para petinggi lembaga investasi negara itu gagal melaksanakan tanggung jawab mereka dan mantan kepala lembaga ini harus diselidiki lebih lanjut.

Public Accounts Committee (PAC), lembaga yang mengurusi laporan penyelidikan terhadap 1MDB di parlemen, menemukan pendanaan dan kinerja 1MDB "tidak memuaskan".

PAC menyerukan agar dewan penasehat 1MDB, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, dihapuskan. PAC juga meminta agar setiap rujukan ke perdana menteri yang disebutkan dalam memorandum perusahaan dan anggaran dasar diubah menjadi rujukan ke menteri keuangan.

Laporan ini merupakan salah satu laporan akhir dalam investigasi terhadap dugaan salah urus keuangan di 1MDB, dan skandal keuangan yang melibatkan Najib.

Lihat juga: 1MDB Bantah Terlibat Pembuatan Film 'The Wolf of Wall Street'

PAC menyatakan bahwa mantan CEO 1MDB, Shahrol Azral Ibrahim Halmi, harus bertanggung jawab.

"Dengan demikian, lembaga penegak hukum diminta untuk menyelidiki Shahrol Azral Ibrahim Halmi dan sejumlah orang yang terkait," menurut ringkasan laporan PAC.

Tak lama setelah laporan dirilis, pemimpin oposisi Tony Pua, yang merupakan bagian dari PAC, menyatakan dalam konferensi pers bahwa laporan itu membenarkan sejumlah kritik terhadap 1MDB. Ini "menegaskan salah urus keuangan yang kotor dan mengabaikan semua prinsip manajemen dan akuntabilitas" yang baik dari 1MDB, ujar Tony.

"Saya pikir setidaknya (Najib) harus dinyatakan bersalah. Tidak ada lagi yang kami ketahui karena kami tidak memiliki laporan bank luar negeri dari 1MDB," kata Tony, anggota parlemen Partai Aksi Demokratik (DAP).

Lihat juga: Bank Terkemuka di AS Diminta Jelaskan Hubungan dengan 1MDB

Dalam laporan itu, nama Najib disebutkan secara langsung.

Tony menyesalkan gagalnya mendapatkan informasi penting tentang transaksi perbankan asing 1MDB, yang merupakan objek dari penyelidikan soal pencucian uang dan penipuan di Amerika Serikat, Swiss, Luksemburg dan Singapura. 1MDB membantah tuduhan tersebut.

Keprihatinan soal 1MDB dimulai ketika meningkatnya utang lembaga ini dari 5 miliar ringgit (Rp16,8 triliun) pada 2009 menjadi 42 miliar ringgit (Rp141 triliun) pada 2014. Lembaga ini kemudian menjual tanah dan aset kekuasaan tahun lalu sebagai bagian dari rencana restrukturisasi untuk membayar utang.

PAC mulai penyelidikan terhadap 1MDB sejak Mei lalu. Namun, proses penyelidikan komite ini sempat terhenti pada Juli lalu ketika ketua PAC, Nur Jazlan Mohamed, mengundurkan diri setelah ditunjuk sebagai wakil menteri dalam negeri.

Tony mengatakan "banyak tindakan buruk dan pelanggaran lainnya yang mengejutkan" terungkap dalam laporan itu, yang akan memberikan cukup "bukti yang memberatkan untuk mendakwa tidak hanya seluruh manajemen tinggi, tetapi juga seluruh Dewan Direksi" 1MDB.

Lihat juga: PM Malaysia Habiskan Jutaan Dolar untuk Barang Mewah

Laporan PAC sangat berbeda dengan laporan sementara oleh badan audit negara tahun lalu yang menyatakan tidak menemukan hal yang mencurigakan usai melakukan pemeriksaan rekening 1MDB. Jaksa Agung Malaysia juga menolak panggilan oleh bank negara untuk memulai proses pidana terhadap 1MDB.

Media Amerika Serikat, The Wall Street Journal, mengutip dokumen dari penyelidikan internasional, melaporkan bahwa para penyidik percaya hampir US$1 miliar dipindahkan melalui sejumlah lembaga negara, bank dan perusahaan yang terkait dengan 1MDB akhirnya mengalir ke rekening pribadi Najib.

1MDB sendiri selalu membantah memberikan dana ke Najib. Januari lalu, Jaksa Agung Malaysia menyatakan Najib bersih dari dugaan korupi dan tindak pidana lainnya. Jaksa Agung juga menyatakan bahwa US$681 juta (Rp8,8 triliun) yang mengalir ke rekening Najib merupakan sumbangan dari keluarga kerajaan Arab Saudi yang sebagian besar telah dikembalikan.

Skandal ini memberikan tekanan besar kepada Najib, utamanya di tengah melemahnya ekonomi Malaysia, anjloknya harga minyak dunia dan melemahnya mata uang ringgit sejak tahun.

Najib secara konsisten membantah melakukan kesalahan dan menyatakan dia tidak pernah mengambil uang itu untuk kepentingan pribadi. (ama/stu)