Perdana Menteri Australia Luncurkan Kampanye Keamanan Siber

Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, menetapkan strategi keamanan siber, demi melindungi diri dari serangan peretasan seperti bocornya dokumen keamanan Amerika Serikat oleh Edward Snowden, serangan peretasan yang terkait terorisme dan ancaman perang. Australia juga menyerukan pendekatan global yang terkordinasi untuk membangun perlindungan terhadap data daring.

Dalam pidato di Sydney pada Kamis (21/4), mantan pengusaha daring ini mengungkapkan berbagai serangan peretasan merugikan negara hingga AUS$1 miliar, atau sekitar Rp10,2 triliun per tahun.

Pilihan Redaksi Kantor Pos Australia Kirim Barang Pakai Drone Belasan Warga Australia Muncul Dalam Dokumen ISIS Selain Amerika, Pertamina Juga Akan Impor Gas dari Australia Capres Filipina Ancam Putus Hubungan dengan Australia dan AS

Pada kesempatan itu, Trunbull juga merinci sejumlah tindakan untuk memperkuat keamanan siber, mulai dari menunjuk penasihat keamanan siber sendiri, hingga menerapkan perangkat keamanan internet di sekolah. Turnbull berharap langkah ini dapat membuat ruang siber lebih bebas dan aman.

"Tidak ada lembaga global atau infrastruktur yang penting untuk kemakmuran masa depan dan kebebasan komunitas global kami melebihi internet itu sendiri," kata Turnbull, sembari mencatat bahwa internet telah memuat hal apapin "hampir tanpa adanya arah atau kendali pemerintah."

"Hal itu memungkinkan kita bebas memanfaatkan dunia maya untuk kemakmuran, namun juga membuka jalan bagi mereka yang mungkin ingin membahayakan kita," katanya.

Trunbull memaparkan bahwa Biro Meteorologi Australia dan jaringan swalayan Kmart Australia Ltd, yang dimiliki oleh Wesfarmers Ltd, mengalami serangan siber tahun lalu.

Turnbull mengakui publik Australia kini menjadi skeptis terhadap aktivitas daring pemerintah, utamanya setelah Edward Snowden membocorkan dokumen rahasia Badan Keamanan Nasional AS pada 2013.

Selain itu, publik semakin skeptis khususnya usai kasus peretasan iPhone milik pelaku penembakan San Bernardino, California, yang ditolak oleh Apple Inc karena dinilai menggangu privasi konsumen.

Namun, Turnbull menyatakan bahwa "dalam kondisi tertentu, pemerintah Australia akan bekerja dengan sektor swasta untuk melawan kejahatan siber serius dan ekstremisme, serta untuk menggagalkan aktivitas daring ilegal para teroris."

Pemerintah juga harus saling bekerja sama, lanjut Turnbull, jika "ada risiko bahwa insiden siber diduga akan meningkat menjadi antara negara."

Turnbull, yang akan mengungkapkan anggaran belanja pada Mei medatang, atau sekitar dua bulan sebelum pemilu, menyatakan dia ingin menganggarkan sekitar AUS$230 juta, atau Rp2,3 triliun untuk menerapkan 33 langkah pengamanan siber yang melibatkan 100 pekerja baru, termasuk sumber daya tambahan untuk Tim Tanggap Komputer Darurat dan lembaga penegak hukum.

Dia juga berencana untuk memindahkan kantor badan intelijen siber, Direktorat Sinyal Australia, di luar Organisasi Intelijen Keamanan Australia yang lebih luas, untuk membuat organisasi ini lebih mudah dan siap untuk berkoordinasi.

Langkah Turnbull ini disambut positif oleh eksekutif industri keamanan daring. Langkah ini dianggap sebagai tinjauan Australia untuk sistem perlindungan seiber selama enam tahun terakhir. (ama/den)