Diplomat Eropa Desak PM Inggris Segera Proses Brexit

Jakarta, CNN Indonesia -- Diplomat dari enam negara pendiri Uni Eropa melakukan pembicaraan serius setelah referendum di Inggris menginginkan negeri itu keluar dari Uni Eropa, atau yang biasa disebut Brexit. Mereka kemudian mendesak London untuk menindaklanjuti keputusannya segera.

Pertemuan itu digelar di Berlin, Jerman, Sabtu (25/6), dan dihadiri para menteri luar negeri dari Jerman, Prancis, Italia, Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Mereka menekan Perdana Menteri Inggris David Cameron, yang sebelumnya menyarankan fase keluar dari UE harus dilakukan 'pelan-pelan', untuk segera bertindak saja.

Pada Jumat (24/6), Cameron sudah menegaskan keputusannya untuk mundur dalam beberapa bulan. Tapi dia tak segera meminta pelaksanaan Traktat 50, yang menentukan periode negosiasi dua tahun sebelum kemudian resmi keluar. Cameron mengindikasikan, keputusan keluar itu nantinya akan diambil oleh penggantinya.

Pilihan Redaksi BKPM: Brexit jadi Peluang Peningkatan Investasi dari Inggris Hormati Hasil Brexit, Obama: Hubungan AS-Inggris Abadi Risiko Krisis Finansial Global Setelah Referendum Brexit 'Inggris Keluar dari Eropa, Liga Harus Beradaptasi Dua Tahun' Hasil Brexit Tak Pengaruhi Hubungan Indonesia dan Inggris

Namun para diplomat tadi menilai Uni Eropa tak dipersiapkan untuk menunggu situasi politik di dalam negeri Inggris. Mereka mengatakan, Cameron akan menghadapi tekanan yang intens saat pertemuan tingkat tinggi 28 pemimpin negara dan pejabat Eropa di Brussels pada Selasa pekan depan.

“Kita mulai sekarang,” kata Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Marc Ayrault, kepada media. “Harus jelas, rakyat Inggris telah mengambil keputusan pada inisiatif yang diambil oleh Cameron sendiri, itu adalah tanggung jawabnya.”

Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier juga meminta pembicaraan mengenai masalah Brexit ini dilakukan segera. Supaya Eropa bisa berkonsentrasi pada masa depannya dan Inggris bisa berkonsentrasi pada dirinya sendiri.

Sementara Jean Asselborn, Menteri Luar Negeri Luxembourg, menilai masalahnya saat ini adalah antara pemerintahan Inggris dan parlemennya terkait aktivasi Traktat 50. Uni Eropa tak bisa memaksa Inggris melakukannya. “Sudah jelas di sini, rakyat sudah bicara,” katanya.

Situasi seperti ini memang belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga sikap anggota UE juga berbeda dalam hal menyikapi masalah itu. Ada yang mengusulkan segera mengambil sikap tegas dan berbicara dengan Inggris. Sementara yang lain mengatakan, bersikap fleksibel saja.

Menlu Steinmeier sendiri yakin, negara yang masih ada di Uni Eropa akan tetap bersama. Wacana untuk mengikuti langkah Inggris memang terdengar di beberapa negara, seperti Swedia, Denmark, Yunani, Belanda, bahkan Prancis sendiri. (ded/ded)