Hari Jadi Partai Komunis, China Bahas Ancaman Keamanan

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden China Xi Jinping menggunakan peringatan Hari Ulang Tahun Partai Komunis ke-95 pada pekan ini sebagai momentum untuk memperingatkan rakyatnya atas berbagai ancaman yang mengancam kedaulatan China, termasuk di bidang keamanan, kemerdekaan Taiwan dan korupsi.

Sejak menjabat sebagai presiden sekitar tiga tahun lalu, Xi telah melakukan berbagai manuver dalam pemerintahannya, termasuk pemberantasan korupsi, perlindungan kedaulatan China terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan dan masalah kemerdekaan Taiwan.

Pilihan Redaksi Sengketa soal Laut China Selatan Diputus 12 Juli Jepang: Aktivitas Militer China di Laut Sengketa Meningkat 'China Langgar Hukum Jika Tolak Putusan soal Laut Sengketa' Tjahjo: Pangkalan Militer Akan Ubah Wajah Indonesia di 2017 Diplomasi (Megafon) di Natuna: Langkah Kuda Presiden Jokowi

China kini tengah geram atas tuntutan hukum yang diajukan Filipina ke pengadilan arbitrase internasional terkait klaim Negeri Tirai Bambu di Laut China Selatan yang mencapai hampir 90 persen. Pekan ini, Kemlu China menegaskan pengadilan yang akan mengumumkan keputusannya pada 12 Juli mendatang itu tidak memiliki yurisdiksi yang relevan dalam sengketa Laut China Selatan.

Tanpa menyebut kasus sengketa Laut China Selatan, Xi dalam pidato panjangnya di Balai Agung Rakyat di Beijing pada Jumat (1/7), menyatakan bahwa meski China bukanlah negara pembuat masalah, namun negara asing seharusnya tidak berpikir China akan menyerahkan kepentingan utamanya.

"Jangan berharap bahwa kita akan 'menelan buah pahit' atas kerusakan terhadap kepentingan kedaulatan, keamanan dan pembangunan kita," katanya kepada para hadirin, termasuk perwira militer, para pekerja panutan yang disebut model worker, dan sejumlah etnis minoritas, dikutip dari Reuters.

Klaim China di Laut China Selatan dengan sembilan garis putus-putus, atau 'nine-dashed line' meliputi ratusan pulau, terumbu karang dan wilayah perairan yang tumpang tindih dengan Filipina, Taiwan, Malaysia, Brunei, Vietnam dan Indonesia di Natuna.

Di bidang keamanan kedaulatan, Xi juga memperingatkan soal isu kemerdekaan Taiwan yang menguat setelah Presiden Tsai Ing-Wen, dari Partai Progresif Demokratis yang pro-kemerdekaan, terpilih untuk memimpin negara itu setelah memenangi pemilu pada Januari lalu.

"Kami dengan tegas akan menentang pasukan yang menyerukan kemerdekaan Taiwan," kata Xi, sekali lagi tanpa menyebut langsung Tsai atau partainya.

"1,3 miliar warga China dan seluruh ras China tidak akan pernah setuju kepada setiap orang, kapanpun dan dengan menggunakan metode apapun, yang menyeru kepada pemisahan negara," katanya.

China menganggap Taiwan merupakan bagian dari kedaulatannya dan tak segan menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan kondisi itu. Presiden Tsai sendiri selama ini berjanji akan menjaga perdamaian dengan China.

Pemberantasan korupsi

Salah satu manuver terpenting dalam pemerintahan Xi adalah upaya pemberantasan tindak korupsi. Sejak menjabat, Xi meluncurkan kampanye keras untuk memberantas budaya korupsi yang telah mengakar khususnya di tubuh partai komunis dan militer China.

Dalam pidatonya, Xi menyebutkan bahwa sejarah telah menunjuk Partai Komunis untuk memimpin China. Namun, jika para pejabat tidak mengurus partai dengan benar dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat, maka sejarah akan mengenyahkan mereka.

"Sebagai partai yang berkuasa, ancaman terbesar yang kita hadapi adalah korupsi," kata Xi.

"Kita harus memiliki kemauan yang gigih, tanpa toleransi sedikit pun, menyelidiki semua kasus dan menghukum mereka yang korup, sehingga elemen korupsi tidak punya tempat untuk bersembunyi di dalam partai," ujarnya.

Puluhan pejabat senior China dijebloskan ke penjara dalam upaya pemberantasan korupsi yang diserukan Xi, termasuk mantan kepala keamanan dalam negeri yang kuat Zhou Yongkang. (ama)