Aparat Turki Instruksikan Penahanan 42 Jurnalis

Jakarta, CNN Indonesia -- Pihak berwenang Turki mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap 42 wartawan menyusul kudeta yang gagal pada 15 Juli lalu. Salah satu yang menjadi target adalah Nazli Ilicak, jurnalis ternama Turki yang telah dipecat dari harian pro-pemerintah Sabah Daily pada 2013.

Tiga tahun lalu, Ilicak dipecat setelah mengkritik pemerintah Turki terkait dugaan kasus korupsi.

Pilihan Redaksi Erdogan Perintahkan Penutupan Ribuan Sekolah dan Yayasan Kudeta Picu Semangat Nasionalisme di Turki Maskapai Turkish Airlines Pecat 100 Pegawai Usai Kudeta

Kantor berita Turki, seperti dikutip BBC mengabarkan, sejauh ini sudah lima wartawan yang ditahan untuk diinterogasi. Aksi ini menyusul penutupan sejumlah media beberapa hari pasca kudeta.   

Sementara itu, Maskapai Turkish Airlines memecat 211 karyawannya yang diduga mendukung kudeta. Pemecatan ini adalah bagian dari "pembersihan" institusi di Turki dari paham pemberontakan.

Seperti diberitakan Reuters yang mengutip koran Sabah, pemecatan dilakukan pada Minggu (24/7) setelah pihak Turkish Airlines mengidentifikasi para karyawan yang memiliki kaitan dengan Fethullah Gulen, tokoh agama yang dituding dalang kudeta pada 15 Juli lalu.

Sebelumnya, pihak berwenang setempat juga telah menahan ribuan orang dengan latar belakang profesi yang beragam, mulai dari tentara, polisi, hakim hingga pejabat sipil.

Hal ini sesuai dengan janji Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang akan membersihkan seluruh lembaga negara dari "virus" yang menyebabkan pemberontakan.

Pemerintah Turki, sebelumnya menuduh ulama Fethullah Gulen sebagai dalang di balik kudeta militer beberapa pekan lalu. Otoritas terkait juga membuka opsi untuk memberlakukan kembali hukuman mati bagi para penghianat negara.  

Menganggapi tuduhan tersebut, Gulen dari kediamannya di Amerika Serikat, membantah keras terlibat dalam aksi kudeta tersebut.

Kejadian ini justru merusak upaya Turki untuk bergabung ke dalam Uni Eropa. Presiden Komisioner Uni Eropa, Jean-Claude Juncker memperingatkan memperingatkan otoritas Turki terkait kemungkinan penangguhan negosiasi jika pemerintahan Erdogan berkeras memberlakukan kembali hukuman mati. (ags)