Jakarta, CNN Indonesia -- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memanggil Duta Besar
ad interim Filipina untuk AS, Patrick Chuasoto, pada awal pekan ini untuk meminta penjelasan soal "pernyataan tak pantas" yang dilontarkan Presiden Rodrigo Duterte kepada Dubes AS untuk Filipina, Philip Goldberg.
Direktur media Departemen Luar Negeri AS, Elizabeth Trudeau, memaparkan bahwa Chuasoto dipanggil pada Senin (8/8) untuk dimintai penjelasan soal pernyataan Duterte tersebut. Namun, Trudeau menolak memberikan rincian lebih lanjut soal pemanggilan itu.
Kisruh keduanya dimulai sejak masa kampanye Duterte menjelang pemilu persiden yang digelar Mei lalu. Goldberg saat itu memanggil Duterte atas komentarnya yang memicu kontroversi terkait pemerkosaan dan pembunuhan seorang misionaris Australia dalam kerusuhan penjara di Davao City pada 1989 lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat itu, Duterte menyatakan, "Mereka memperkosa seluruh wanita. Lalu ada perwakilan dari Australia ini. Mereka mengeluarkannya, saya melihat wajahnya dan saya berpikir, 'Dasar anak pelacur.' Sayang sekali. Mereka memperkosa dia, mereka berbaris. Saya marah dia diperkosa, tapi dia sangat cantik. Saya pikir, wali kota seharusnya [yang memperkosa] lebih dulu'," ujar Duterte dalam kampanye April lalu.
Terkait komentar Duterte ini, Goldberg menyatakan, "Pernyataan yang dikeluarkan oleh siapa pun, dan di mana pun, yang merendahkan wanita atau meremehkan masalah yang sangat serius soal perkosaan atau pembunuhan, bukan orang yang akan kami maafkan."
Menurut laporan
The Philippine Star, membalas pernyataan Goldberg, Duterte dilaporkan secara terbuka menyebutnya "gay" dan "bajingan" pekan lalu.
"Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana dan saya berbicara kepada Menteri Luar Negeri AS John Kerry. Dia baik. Saya sempat cekcok dengan dubesnya [Philip Goldberg], dubesnya yang gay. Dia ikut campur saat pemilu, memberikan pernyataan. Dia tidak seharusnya melakukan itu," kata Duterte, Jumat (5/2).
"Bajingan itu sangat menggangu saya," kata Duterte menambahkan.
Dalam konferensi pers pada Senin (8/8), Trudeau menyatakan pihaknya turut prihatin soal pembunuhan terduga pengedar narkoba tanpa melalui proses hukum. AS mendesak Duterte memastikan upaya penegakan hukum yang tidak melanggar hak asasi manusia.
"Kami sangat mendesak Filipina untuk memastikan upaya penegakan hukum yang sesuai dengan kewajiban hak asasi manusia," ujarnya.
Trudeau juga memastikan bahwa paket bantuan sebesar US$32 juta yang diumumkan oleh Menteri Luar Negeri John Kerry pada kunjungan terakhir ke Manila akan tetap disalurkan ke Filipina, untuk mendukung pemerintahan Duterte mengintensifkan upaya penegakan hukum.
Namun, Trudeau menegaskan bahwa dana tersebut tidak boleh digunakan dalam kegiatan yang melibatkan pembunuhan di luar hukum.
(ama/stu)