Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengatakan bahwa jajaran pemerintahannya siap untuk diselidiki terkait kematian ratusan tersangka pengedar dan pemakai narkoba.
"Kami bersedia menyerahkan diri untuk penyelidikan oleh siapa pun," ujar Duterte seperti dikutip
Reuters, Rabu (17/8).
Hal ini dilontarkan oleh Duterte untuk menanggapi kecaman dari berbagai kelompok pemerhati hak asasi manusia yang mengatakan bahwa pemerintahan Filipina melakukan pembunuhan tanpa di luar hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melanjutkan pernyataannya, Duterte berkata, "Namun, jangan mengasosiakan tindak kriminal lainnya terhadap pemerintahan saya. Perang terhadap narkoba akan terus berlanjut sampai kami menghancurkan jaringan yang beroperasi di seluruh negara ini."
Menurut kepolisian Filipina, sekitar 600 tersangka pengedar dan pengguna narkoba dibunuh oleh dalam operasi polisi sejak Duterte memegang tampuk kepemimpinan pada enam pekan lalu. Namun, beberapa kelompok HAM mengatakan ada lebih dari 1.000 kasus.
Sejumlah pengacara HAM menyebut bahwa dalam beberapa kasus, tersangka narkoba ditembak mati saat masih diborgol, dalam tahanan polisi, atau di dalam penjara.
Kepolisian Filipina memastikan bahwa mereka tidak akan melakukan kesalahan seperti itu, tapi mungkin pembunuhan tersebut dilakukan oleh petugas nakal.
Duterte sendiri memenangkan pemilu Mei lalu memang karena mengampanyekan janji pemberantasan kejahatan dan narkoba.
Pada hari pertama ia duduk di kursi presiden, ia menyatakan perang terhadap narkoba. Duterte pun mengumumkan bahwa ia sudah mengidentifikasi 160 pejabat, polisi, dan hakim yang terlibat dalam perdagangan narkoba.
"Saya sendiri yang memerintahkan kampanye melawan narkoba dan saya yang bertanggung jawab penuh untuk itu," ucap Duterte.
Namun, Duterte mengingatkan polisi agar tidak menggunakan kekuatan berlebihan saat melakukan penahanan. "Jangan membunuh jika nyawa kalian tidak terancam," katanya.
(ama)