Jakarta, CNN Indonesia -- Filipina melaporkan peningkatan jumlah kapal-kapal China di wilayah sengketa Scarborough Shoal, Laut China Selatan. Pemerintah Filipina khawatir China akan melakukan reklamasi di perairan tersebut.
Menurut Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana, dikutip Reuters, Minggu (4/9), pesawat militer Filipina yang terbang di atas gugusan karang itu melihat penambahan jumlah kapal China, lebih banyak dari biasanya.
China memang telah berada di wilayah itu sejak ketegangan antara kedua negara pada 2012. Sejak saat itu, China memblokade perairan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada empat kapal patroli pantai China dan enam kapal lainnya, termasuk dua tongkang berwarna biru, di sekitar Scarborough Shoal. Kehadiran banyak kapal selain patroli di wilayah itu membuat kami sangat khawatir," ujar Lorenzana.
Walau perairan itu hanya terdiri dari beberapa terumbu karang yang mencuat ke permukaan, namun Scarborough Shoal penting bagi Filipina karena airnya yang tenang dan ikannya yang banyak. Manila mengatakan, blokade China adalah pelanggaran hukum internasinal.
Filipina khawatir China akan melakukan reklamasi dan membangun pangkalan militer seperti yang mereka lakukan di wilayah Laut China Selatan lainnya.
Sebelumnya China telah mengirimkan kapal tongkang pembawa pasir untuk membuat tujuh pulau buatan di Spratly, yang juga dipersengketakan dengan negara-negara Asia Tenggara.
"Kami belum tahu apakah tongkang itu digunakan untuk operasi penimbunan nanti. Jika mereka mencoba membangun apa pun di Scarborough, maka akan berdampak sangat buruk bagi situasi keamanan," lanjut Lorenzana.
China mengklaim hampir 90 persen wilayah Laut China Selatan yang memiliki nilai perdagangan mencapai US$5 triliun per tahun, atau sepertiga dari total perdagangan global.
Klaim China ditandai dengan sembilan garis putus-putus, atau nine-dashed line, meliputi ratusan pulau, terumbu karang dan wilayah perairan yang tumpang tindih dengan klaim wilayah Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam.
Seteru dengan Filipina menjadi signifikan setelah Pengadilan Arbitrase Permanen di Belanda pada Juli lalu memutuskan bahwa klaim China atas Scarborough tidak dibenarkan. China menolak mengakui keputusan tersebut.
Perundingan antara China dengan Filipina masih terus berlanjut. Presiden Filipina Rodorigo Duterte ingin China mematuhi keputusan pengadilan internasional.
(den)