Pilihan Redaksi |
Namun, komunike itu sama sekali tidak menyinggung putusan pengadilan yang diajukan Filipina pada 2013 untuk menantang klaim China di salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Putusan pengadilan yang diumumkan pada Juli lalu segera direspon negatif oleh China. Negeri Tirai Bambu itu menilai pengadilan yang berbasis di Den Haag, Belanda, itu tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara maritim di Laut China Selatan.
Setelah putusan diumumkan, Filipina mencoba melobi negara ASEAN dalam pertemuan para menteri luar negeri di Laos pada Juli lalu, agar komunike ASEAN mencantumkan hasil putusan tersebut. Namun, Kamboja, salah satu negara ASEAN yang merupakan sekutu China, menentang upaya tersebut.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte juga sebelumnya menegaskan ia tak akan menyinggung soal sengketa maritim dengan China pada pertemuan di Laos. Meski demikian, hanya beberapa hari sebelum bertolak ke Laos, Duterte sempat dengan geram mendesak China untuk menjelaskan kehadiran sejumlah kapalnya di Scarborough Shoal, wilayah yang diklaim oleh China dan Filipina.
Pertemuan pemimpin ASEAN di Laos tidak hanya dihadiri oleh negara-negara ASEAN, namun juga oleh China, Amerika Serikat dan sejumlah pemimpin regional lainnya. Para pakar menilai pendekatan China akan mempersulit negara-negara ASEAN untuk bersatu menentang klaim Beijing yang mencapai 90 persen wilayah Laut China Selatan. (ama)