Korsel Minta PBB Pertimbangkan Keanggotaan Korut

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri Korea Selatan Yun Byung-se mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempertimbangkan kembali keanggotaan Korea Utara, dengan kata lain mencabut keanggotaan negara pimpinan Kim Jong Un itu . Pasalnya, menurut Yun, uji coba nuklir dan rudal yang kerap diluncurkan Korut beberapa bulan terakhir "sangat mengejek" kewenangan PBB. 

Dalam pidato pada pertemuan tahunan di Majelis Umum PBB, Yun menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB harus mengadopsi sanksi yang lebih "kuat, komprehensif" terhadap Korea Utara setelah uji coba nuklir kelima pada 9 September lalu. 

Pilihan Redaksi Kim Jong Un Pimpin Uji Coba Mesin Roket Baru AS-Korea Akan Gelar Simulasi Serangan ke Fasilitas Nuklir Pamer Kekuatan pada Korut, Jet Tempur AS Terbang di Korsel Bantu Korut Pasca Banjir, Palang Merah Galang Dana Rp203,9 T Situs Propaganda Korut Tanpa Sengaja Terbuka untuk Umum

"Pelanggaran dan ketidakpatuhan Korea Utara yang berulang terhadap resolusi Dewan Keamanan dan norma internasional belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah PBB," kata Yun, Kamis (22/9), dikutip dari Reuters. 

"Korea Utara benar-benar mengejek kewenangan Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, saya percaya ini adalah waktu yang tepat untuk secara serius mempertimbangkan kembali apakah Korea Utara memenuhi syarat sebagai anggota PBB yang cinta damai, karena banyak negara yang sudah mempertanyakan [hal itu]."

Yun memaparkan bahwa Korea Utara tidak hanya terus mengembangkan kapasitas nuklir dan rudalnya, namun juga secara terbuka meluncurkan ancaman bahwa Korut tak akan segan menggunakan senjata mereka terlebih dahulu. Yun menyebut ini adalah "kesempatan terakhir" untuk menghentikan ambisi nuklir Korut. 

Yun juga menyerukan harus ada tindakan untuk menghentikan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Korea Utara terhadap rakyatnya sendiri. Ia pun mendesak agar publik internasional menaruh perhatian yang lebih besar terhadap para pekerja Korea Utara di luar negeri, berdasar kekhawatiran bahwa upah mereka mungkin digunakan untuk program pengembangan senjata. 

Sementara itu, China yang merupakan sekutu utama Korea Utara, mengaku turut geram atas serangkaian uji coba nuklir dan rudal Korut, serta mendukung sanksi yang lebih keras dari PBB pada Maret lalu. Namun, China juga menyerukan bahwa konflik ini hanya dapat diselesaikan dengan cara perundingan internasional. 

Perdana Menteri China Li Keqiang menyatakan di hadapan Majelis Umum PBB pada Rabu (21/9) bahwa publik internasional harus tetap berkomitmen untuk melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea, sambil mencari solusi untuk masalah nuklir Korea Utara melalui dialog. (ama/stu)