Pertemuan Presiden Filipina Rodrigo Duterte dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing pekan lalu belum membuahkan kesepakatan soal LCS, khususnya mengenai akses nelayan FIlipina di Scarborough Shoal lantaran China mengklaim pulau itu pada 2012 lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Roque berujar, China menggunakan kata "mengizinkan" dalam proposal untuk memperkuat posisi Beijing di LCS yang tidak dapat diterima oleh Filipina. Hal ini, kata Roque, akan melanggar hasil Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA), yang berbasis di Den Haag, Belanda.
"Alasan Filipina tidak menandatangani proposal deklarasi itu memang tidak dijelaskan secara formal dan tertulis. Kami tidak ingin menggunakan kata 'mengizinkan' atau "memperbolehkan" karena bertentangan dengan keputusan Den Haag," ucap Roque.
Hasil PCA pada Juli lalu menolak klaim China atas hak ekonomi di wilayah yang selama ini ditandai dengan sembilan garis putus-putus atau nine-dash line di Laut China Selatan. PCA menganggap LCS merupakan perairan internasional yang tidak dimiliki siapapun dan aktivitas penangkapan ikan diperbolehkan untuk umum.
Menurut Roque yang saat itu ikut dalam rombongan Duterte di Beijing, kedua negara masih terus mencari jalan keluar untuk merampungan proposal itu. Roque menyarankan penggunakan kata "mengakui" dan kata netral lainnya dalam perjanjian itu.
"Tapi itu mungkin masih menjadi masalah karena kata 'mengakui' seperti meminjam pernyataan dari PCA. Saya tidak bisa memprediksi kapan proposal ini dapat disetujui kedua negara," kata Roque.
Sepulangnya dari Beijing, Duterte menyatakan optimismenya bahwa para nelayan Filipina dapat segera kembali melaut di perairan Panatag dalam beberapa hari ke depan.
Kepada para nelayan, Duterte berkata telah berdiskusi dengan pejabat China terkait hal itu walaupun dia sendiri tidak mengetahui secara pasti kapan China akan memenuhi permintaannya itu. (ama/den)