Soal Rohingya, RI Siap Bantu Myanmar Lewat Kerja Sama

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia menyatakan siap membantu Myanmar mengatasi konflik kemanusiaan yang menimpa etnis minoritas Muslim Rohingya di negara itu. Pemerintah, melalui Kementerian Luar Negeri, siap melanjutkan kerja sama bilateral yang selama ini sudah diterapkan, khususnya dalam hal peningkatan pembangunan kapasitas dan pembangunan inklusif.

“Langkah Indonesia (menanggapi situasi kemanusiaan di Myanmar) bukan sebagai desakan, tapi lebih kepada upaya kerja sama dalam hal pembangunan inklusif dan peningkatan capacity building untuk membantu pemerintah Myanmar,” ungkap juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, Rabu (23/11) di Jakarta.

Arrmanatha berujar, selama ini Indonesia telah gencar membantu Myanmar dengan terus memberikan bantuan pembangunan inklusif seperti bantuan kemanusiaan, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan di wilayah Rakhine.

Pilihan Redaksi China Tampung 3.000 Warga yang Lari dari Bentrokan di Myanmar Suu Kyi Abaikan Rohingya karena Takut Kehilangan Popularitas Kabur dari Pembunuhan, Warga Myanmar Padati Pengungsian Rekam Jejak Penindasan Etnis Rohingya Kabur dari Myanmar, Ratusan Orang Rohingya Tiba di Bangladesh

Selain itu, kerja sama pengembangan kapasitas juga gencar dilakukan Indonesia dengan Myanmar, khususnya pembangunan kapasitas dalam hal pemerintahan, demokrasi dan HAM.

Arrmanatha menuturkan Indonesia terus memantau berbagai perkembangan di negara bagian Rakhine. Sejak awal Oktober lalu, serangkaian bentrokan terjadi antara militer Myanmar dan etnis Rohingya di wilayah itu. Militer mengklaim kelompok ekstremis Rohingya Solidarity Organization (RSO) menyerang mereka terlebih dahulu, sehingga menimbulkan aksi kekerasan berkepanjangan.

Pemerintah Indonesia, lanjut Arrmanatha, juga terus menyerukan agar Myanmar menyelesaikan konflik kemanusiaan dengan tetap menghormati prinsip kemanusiaan dan HAM bagi seluruh warga, khususnya etnis minoritas Muslim Rohingya.

“Kami menekankan perlindungan dan penghormatan HAM bagi seluruh warga yang ada di Rakhine state, termasuk perlindungan terhadap minoritas Muslim (Rohingya) kepada pemerintah Myanmar,” kata Arrmanatha.

“Myanmar tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Mereka negara multi etnis. Mereka sedang menghadapi tantangan dengan keberagamannya termasuk gerakan separatis,” ungkap Arrmanatha menambahkan.

Etnis Muslim Rohingya merupakan kelompok minoritas di Myanmar yang sebagian besar penduduknya beragama Buddha. Mayoritas etnis Rohingya tinggal di negara bagian Rakhine, namun tidak memiliki kewarganegaraan Myanmar dan hanya dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.  

Etnis Rohingya bertahun-tahun menjadi obyek kekerasan dan diskriminasi. Mereka tidak memiliki akte kelahiran, surat kematian, tidak dapat bersekolah dan bekerja. 

Bentrokan antara militer Myanmar dan Rohingya memanas sejak 9 Oktober lalu, ketika tiga pos polisi diserang, menyebabkan sembilan polisi tewas, satu hilang dan lima lainnya terluka. Puluhan senjata dan lebih dari 10 ribu amunisi dicuri dari pos polisi di perbatasan.

Otoritas Myanmar mengklaim serangan itu dilakukan oleh "teroris Rohingya", namun tidak ada bukti konkret untuk mempekuat tuduhan tersebut.

Berdasarkan data dari militer Myanmar, bentrokan yang kian memburuk ini telah menewaskan sekitar 130 orang dan menyebabkan ratusan Rohingya mencoba melarikan diri keluar dari Myanmar menuju Bangladesh.

Konflik ini merupakan yang terparah sejak aksi kekerasan oleh kelompok Buddha radikal terhadap warga Rohingya pada 2012 lalu, yang menewaskan 200 orang dan menyebabkan 140 ribu orang kehilangan tempat tinggal.

Kekerasan yang berangsur-angsur terjadi pada etnis Rohingya terus mendapat perhatian masyarakat Internasional. Penasihat Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang kerap menjadi simbol demokrasi dan HAM di negara itu hingga kini belum meluncurkan pernyataan dan langkah konkret untuk menyelesaikan konflik. (ama/ama)