Konflik Rohingya, Reputasi Pemerintah Suu Kyi Dipertaruhkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pejabat senior PBB memperingatkan bahwa reputasi pemerintahan Aung San Suu Kyi di Myanmar dipertaruhkan di tengah kekhawatiran internasional terkait bentrokan antara militer dengan warga etnis Muslim Rohingya. Menjabat sebagai Penasihat Negara yang berada di atas Presiden Htin Kyaw, Suu Kyi hingga kini masih bungkam terkait konflik yang sudah menewaskan banyak orang itu.

Gelombang kekerasan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya di distrik Maungdaw, negara bagian Rakhine, terjadi sejak awal Oktober lalu. Menurut berbagai laporan media, militer melakukan pembunuhan, penyiksaan dan di beberapa kasus, pemerkosaan di distrik yang terisolasi itu.

Kondisi ini mengakibatkan sekitar 30 ribu warga Rohingya terpaksa meninggalkan rumah mereka di Myanmar dan mencoba melarikan diri ke Bangladesh, menurut data PBB. Pekan lalu, kepala pengungsi badan PBB (UNHCR) di Cox Bazar, John McKissick, menyatakan pemerintah Myanmar berupaya meluncurkan "pembersihan etnis" atau genosida terhadap warga Rohingya.

Pilihan Redaksi Aktivis: Ada Upaya 'Genosida Perlahan' kepada Etnis Rohingya Suu Kyi Bungkam soal Rohingya karena Militer Kuat di Myanmar UNHCR: Myanmar Lakukan Pembersihan Etnis terhadap Rohingya Konflik Rohingya Memanas, Suu Kyi Tunda Kunjungan ke RI Suu Kyi Tunda Kunjungan ke RI Bukan karena Ancaman Bom

Penasihat khusus PBB untuk upaya pencegahan genosida, Adama Dieng, menyatakan tuduhan genosida itu "harus diverifikasi sebagai hal yang mendesak," dan meminta pemerintah Myanmar membuka akses ke distrik yang menjadi pusat konflik.

"Jika tuduhan benar, kehidupan ribuan orang terancam. Reputasi Myanmar, pemerintahan yang baru dan kekuatan militer juga dipertaruhkan dalam hal ini," bunyi pernyataan Dieng dalam pernyataan yang dirilis pada Selasa (29/11), dikutip dari Reuters.

"Myanmar harus menunjukkan komitmennya terhadap aturan hukum dan hak asasi manusia kepada semua penduduknya. [Myanmar] tidak bisa berharap bahwa tuduhan yang serius seperti ini akan diabaikan atau tidak diselidiki lebih lanjut," ujarnya.

Sementara itu, militer dan pemerintah Myanmar menampik berbagai tuduhan pemerkosaan, pembakaran rumah dan pembunuhan warga sipil selama operasi militer mereka di Rakhine.

"Pemerintah perlu menemukan solusi berkelanjutan untuk mengatasi konflik yang menimpa Muslim Rohingya maupun kelompok agama dan etnis minoritas lainnya di Myanmar. Solusi [itu haruslah] sesuai dengan standar HAM internasional seperti janji pemerintah selama ini," tutur Dieng.

Gelombang kekerasan terhadap etnis Rohingya di Maungdaw bermula pada awal Oktober lalu ketika tiga pos polisi di Rakhine diserang kelompok bersenjata, menewaskan sembilan petugas. Militer Myanmar menuding "teroris Rohingya" berada di balik serangan ini, meski tak ada bukti konkret.

Hingga saat ini, pemerintah Myanmar melaporkan bahwa korban dari bentrokan militer dan etnis Rohingya di Maungdaw mencapai 86 orang, terdiri dari 17 tentara dan 69 etnis Rohingya. Namun menurut kelompok Rohingya sendiri, bentrokan itu sudah menelan lebih dari 400 nyawa.

Konflik ini merupakan yang terparah sejak aksi kekerasan oleh kelompok Buddha radikal terhadap warga Rohingya pada 2012 lalu. Bentrokan saat itu menewaskan 200 orang dan menyebabkan 140 ribu orang kehilangan tempat tinggal.

PBB melaporkan bahwa sekitar 30 ribu Muslim Rohingya melarikan diri dari aksi kekerasan di Rakhine dan berupaya menuju negara tetangga, Bangladesh. Namun dalam perjalanan melewati Sungat Naf yang membatasi kedua negara, sebagian pengungsi itu tewas ditembaki petugas penjaga perbatasan.

Selama ini, sebagian besar dari 1,1 juta total populasi Muslim Rohingya di Myanmar tidak memiliki kewarganegaraan dan hidup dalam diskriminasi. Mereka ditolak karena dianggap imigran ilegal dari Bangladesh. Sementara, etnis Rohingya sendiri merasa sudah menjadi bagian dari Myanmar karena telah tinggal selama beberapa generasi di negara itu. (ama)