Myanmar Bentuk Komisi Penyelidik Kekerasan terhadap Rohingya

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Myanmar membentuk komisi khusus untuk menyelidiki latar belakang terjadinya serangan kelompok bersenjata pada sejumlah pos pengamanan perbatasan di Maungtaw, bagian barat Rakhine, pada 9 Oktober lalu.

Serangan awal Oktober itu dinilai telah memicu serangkaian kekerasan terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya yang terjadi di wilayah tersebut belakangan ini.

Komisi investigasi ini dibentuk oleh kantor kepresidenan Myanmar yang terdiri dari 13 anggota dan dipimpin oleh Wakil Presiden Myanmar, U Myint Swe.

Mengutip Bernama, komisi khusus ini bertugas mencari tahu kebenaran di balik insiden kekerasan yang terjadi.

Selain itu, tim khusus ini juga bertugas meneliti apakah perangkat hukum yang ada sekarang dapat memastikan peristiwa kekerasan seperti ini tak terulang lagi.

Pilihan Redaksi Suu Kyi Buka Suara soal Konflik, Tak Singgung Rohingya Dubes Myanmar: Konflik Militer dan Rohingya Sudah Mereda PBB: Sepuluh Ribu Rohingya Sudah Berada di Bangladesh Kofi Annan Tiba di Pusat Konflik Rohingya

Komisi khusus ini kemudian akan membuat rekomendasi dan saran cara untuk mengembalikan situasi dan keamanan di Rakhine agar kembali kondusif.

Komisi investigasi ini diwajibkan menyerahkan laporan penyelidikan mereka kepada presiden pada akhir Januari 2017 mendatang.

Pada Agustus lalu, pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, juga telah menunjuk mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, untuk memimpin komisi pemberantas pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine.

Komisi ini juga ditugaskan untuk melakukan pengkajian dan pembuatan rekomendasi terkait kekerasan etnis Rohingya di Myanmar dengan berfokus pada pencegahan konflik, bantuan kemanusiaan, hak kemanusiaan, rekonsiliasi, dan pembentukan institusi pembangunan negara bagian Rakhine.

Hasil rekomendasi ini juga akan diserahkan pada pemerintah Myanmar dalam 12 bulan ke depan terhitung sejak komisi ini dibentuk.

Meskipun dua komisi ini telah dibentuk oleh pemerintah Myanmar, konflik kemanusiaan dan pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas Muslim di Myanmar nampaknya tak dapat begitu saja terselesaikan.

Reuters melaporkan setidaknya 86 warga tewas dan 30 ribu lainnya melarikan diri akibat serangkaian aksi kekerasan militer terhadap Rohingya di Rakhine sejak Oktober lalu. Lebih dari 1.000 rumah warga Rohingya di lima desa negara bagian Rakhine, Myanmar, juga ambruk dan hangus terbakar karena serangan militer di sana.

Serangan militer ini dipicu oleh penyerangan tiga wilayah perbatasan Myanmar yakni Kyikanpyi di Maungtaw, Kotankauk di Rathedaung, dan Ngakhuya oleh sejumlah kelompok bersenjata pada 9 Oktober lalu, menewaskan setidaknya sembilan polisi Myanmar.

Pemerintah Myanmar menuding "teroris Rohingya" berada di balik serangan itu, namun belum ada bukti yang jelas soal tuduhan tersebut.

Sejak penyerangan itu, militer meningkatkan pengawasan ketat dengan melakukan "operasi pembersihan" di wilayah Rakhine. (has)