Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Luar Negeri RI, Abdurrahman Mohammad Fachir mengatakan mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN bukan perkara yang mudah.
“Tidak bisa segampang itu [mengeluarkan Myanmar dari ASEAN], Tidak mungkin, keputusan seperti ini harus datang dari ASEAN,” ungkap Fachrir di Gedung Kemlu, Kamis (1/12).
Pernyataan dilontarkan menyusul desakan negara ASEAN untuk mengkaji ulang keanggotaan Myanmar lantaran masalah kekerasan dan pembunuhan etnis minoritas muslim Rohingya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fachir menyatakan negara ASEAN sepatutnya melihat secara keseluruhan situasi internal yang sedang terjadi di Myanmar.
Dia berharap pihak yang mendesak pengkajian ulang itu untuk membantu Myanmar secara komprehensif dan menyeluruh sembari tetap menjunjung prinsip non-intervensi ASEAN.
“Semua negara punya persoalan. Beri waktu Myanmar, karena tidak segampang itu menyelesaikan situasi seperti ini,” kata Fachir.
Indonesia, lanjut dia, terus berupaya membantu Myanmar melalu pendekatan inklusif dan kerja sama. Indonesia telah menyampaikan keprihatinan dan dorongan kepada Myanmar untuk bisa menyelesaikan konflik kemanusiaan sehingga stabilitas keamanan di Myanmar dapat kembali tercapai.
“Indonesia terus memberikan bantuan dengan membangun sarana dan prasarana sekolah dan kesehatan khususnya di Rakhine, dengan harapan dapat merangkul seluruh pihak yang ada di sana,” tutur Fachir.
Desakan bagi ASEAN untuk mengeluarkan Myanmar dari keanggotaannya muncul dari pernyataan seorang pejabat pemerintah Malaysia, Khairy Jamaluddin.
Diberitakan
Bangkok Post, Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia ini meminta keanggotaan Myanmar di ASEAN harus ditinjau kembali lantaran dirinya menganggap Myanmar telah melakukan “pembersihan etnis” terhadap kaum minoritas Muslim Rohingya.
Menurutnya, prinsip non-intervensi di ASEAN tidak berguna dan menghambat misi ASEAN untuk bisa menyelesaikan permasalahan di negara-negara anggotanya, khususnya terkait dugaan kekerasan.
Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak juga menyatakan akan turut serta dalam unjuk rasa pada Minggu pekan ini sebagai pernyataan protes akan kekerasan terhadap etnis Rohingya.
Kabinet Malaysia yang mayoritas Muslim, pada pekan lalu juga telah mengeluarkan pernyataan mengecam pembunuhan sistematis etnis Rohingya di Myanmar. Kritik kuat seperti ini jarang terjadi di antara negara ASEAN.
(aal)