Filipina Sebut Sengketa LCS Tak Diagendakan di KTT ASEAN

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Luar Negeri Filipina, Enrique Manolo, mengatakan bahwa hasil keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) mengenai sengketa Laut China Selatan tidak akan menjadi agenda dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Manila, April mendatang.

"Keputusan PCA tidak akan jadi agenda karena itu sudah menjadi bagian dari hukum internasional," ujar Manolo seperti dikutip Reuters, Kamis (5/1).

Pernyataan ini sejalan dengan sikap Presiden Rodrigo Duterte yang pada Desember lalu mengatakan, ia ingin menghindari konfrontasi dengan China, sehingga tidak perlu menekan Beijing untuk mematuhi keputusan PCA yang sebenarnya memenangkan tuntutan dari Manila tersebut.

"Jadi kami benar-benar tidak bisa keputusan itu. Keputusannya sudah dibuat," kata Manolo.

Pilihan Redaksi Kisruh Filipina-AS, Menang jadi Abu Kalah jadi Arang Duterte Tolak Proposal China soal Sengketa LCS Nelayan Filipina Bebas Memancing Meski China Berjaga di LCS Filipina Tak Akan Protes Kegiatan China di LCS

Namun, Manolo mengatakan bahwa KTT kali ini akan berfokus pada penyelesain kerangka kerja Code of Conduct yang akan mengatur penyelesaian untuk mengurangi ketegangan di daerah sengketa LCS.

"Kami berharap [KTT] menghasilkan skenario menyenangkan di bawah kepemimpinan kami. Kami berupaya berbicara dengan China dengan tetap mengutamakan kepentingan kami," ujar Manolo.

Pembahasan Code of Conduct ini sudah dimulai sejak 2010 lalu antara China dan negara anggota ASEAN.

Gagasan mengenai CoC pertama kali tercetus untuk menangani ketegangan di kawasan sejak China mengklaim sepihak sebagian besar wilayah di Laut China Selatan sebagai perairan tradisionalnya.

Daerah yang diklaim China itu tumpang tindih dengan klaim wilayah sejumlah negara lain, seperti Filipina, Brunei, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan.

Berang dengan ulah China di LCS, Filipina di masa pemerintah Benigno Aquino menggugat klaim China ke PCA. 

Keputusan PCA diumumkan pada Juli tahun lalu, satu bulan setelah peralihan kekuasaan dari Aquino ke Duterte. 

Isi keputusan itu menolak klaim China. Sesuai prediksi, China menolak putusan tersebut, bahkan tak menganggap keberadaan PCA. Beijing akhirnya meminta Manila untuk membahas sengketa ini secara bilateral. Pemerintahan Duterte menerima tawaran tersebut.

Sejak mengambil alih jabatan pada Juni lalu, Duterte memang mengubah kebijakan luar negeri negara itu dengan beralih mendekati China serta Rusia, dan menjauhi Amerika Serikat yang selama ini menjadi "sekutu dekatnya." (has)