Inggris Ungkap Strategi Brexit di Parlemen

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepada Parlemen, pemerintah Inggris mengungkap strategi Brexit yang berisi 12 objektif untuk memastikan "kemitraan baru, positif dan konstruktif" dengan Uni Eropa.

Menteri Brexit David Davis mempresentasikan blueprint rencana itu ke kamar bawah parlemen pada Kamis (2/2).

Pilihan Redaksi Presiden Uni Eropa: Pidato Brexit Theresa May Lebih Realistis MA Inggris Wajibkan Voting Parlemen Sebelum Negosiasi Brexit Parlemen Inggris Mulai Voting Brexit Parlemen Inggris Sepakati Tahap Awal UU Brexit

Sehari sebelumnya, para anggota parlemen telah menyepakati tahap awal proses legislasi undang-undang yang memberikan perdana menteri kewenangan untuk menarik negara keluar dari organisasi benua biru.

Dalam kata pengantar dokumen strategi itu, PM Theresa May berkeras pemerintah akan membawa kesuksesan dalam negosiasi dengan Uni Eropa.

Dia meminta kedua pihak yang berdebat untuk melupakan kampanye referendum dan beranjak dari kejutan yang terjadi pada pemungutan suara, 23 Juni lalu.

"Setelah semua perpecahan dan ketidaksepakatan itu, negeri ini kembali bersatu," kata dia, dikutip AFP. "Referendum itu telah memecah belah kita. Dan perpecahan itu kini sudah sembuh."

"Para pemenang bertanggung jawab untuk bertindak secara murah hati. Mereka yang kalah punya tanggung jawab untuk menghargai legitimasi hasil pemungutan suara."

Dokumen-dokumen ini mengonfirmasi Inggris akan meninggalkan pasar tunggal Uni Eropa dalam rangka mengendalikan imigrasi. Namun, Davis mengatakan pemerintah akan mencari "kesepakatan pasar bebas yang tegas dan ambisius."

Menteri Brexit dari partai oposisi, Keir Starmer, mengkritisi langkah pemerintah mengungkap dokumen setebal 77 halaman ini sebelum debat parlemen. Dia juga meminta Davis menjamin pemenuhan hak warga Uni Eropa di Inggris.

Sementara Davis mengatakan pihaknya tidak akan mengusir siapapun dengan dalih terkait Brexit. Namun, dia membutuhkan keyakinan yang sama dari para pemimpin Uni Eropa soal nasib warga Inggris yang ada di luar negeri.

Pemerintah sempat mencoba untuk melangkahi Parlemen karena merasa yakin mempunyai kewenangan yang dibutuhkan untuk memicu Pasal 50. Namun, mahkamah agung pada pekan lalu memutuskan legislatif mesti dilibatkan.

Kebanyakan anggota Parlemen menyuarakan agar Inggris tetap berada di Uni Eropa, sebelum referendum Juni lalu. Namun, seiring dengan debat berjalan, banyak dari mereka menyatakan akan menerima hasilnya, meski enggan.

(aal)