Pejabat Myanmar Berkeras Tampik Laporan PBB Soal Rohingya

Riva Dessthania Suastha, CNN Indonesia | Rabu, 08/02/2017 04:15 WIB
Pejabat Myanmar terus menyangkal dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan militer terhadap etnis Muslim Rohingya yang telah dibenarkan PBB. Pejabat Myanmar disebut terus menyangkal dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat militer negaranya terhadap etnis Muslim Rohingya yang telah dibenarkan PBB. (Reuters/Soe Zeya Tun)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Myanmar disebut berkeras "menyangkal" dugaan kekerasan militer terhadap kaum minoritas Muslim Rohingya yang dilaporkan PBB, meski pemimpin de facto Aung San Suu Kyi telah berjanji akan menyelidiki dugaan pelanggaran ini.

Penyangkalan ini terjadi saat sejumlah diplomat Myanmar, pejabat pemerintah Bangladesh, dan lembaga internasional bertemu di Dhaka pada Minggu (5/2), membahas laporan komisi HAM PBB yang pada akhirnya membenarkan adanya pelanggaran HAM oleh aparat dan militer Myanmar terhadap kaum Rohingya.

"Ketika Bangladesh mengutip tindakan mengerikan yang dilakukan aparat hukum Myanmar, perwakilan negara itu tidak setuju dan menyangkal pernyataan kami," ucap penasihat hukum Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina yang turut hadir dalam pertemuan itu seperti dkutip Reuters, Selasa (7/2).


Isu mengenai kekerasan terhadap Rohingya di Myanmar kembali mencuat setelah insiden penyerangan pos pengamanan di tiga wilayah perbatasan Myanmar oleh sejumlah kelompok bersenjata pada 9 Oktober lalu.

Pemerintah Myanmar menuding "teroris Rohingya" berada di balik serangan itu, meski belum ada bukti konkret.

Sejak penyerangan itu, militer Myanmar memperketat pengawasan dengan melakukan "operasi pembersihan" di wilayah Rakhine.

Alih-alih memburu para pelaku penyerangan, militer Myanmar diduga malah menyerang etnis Rohingya secara membabi-buta.

Laporan PBB yang dilansir pada Jumat (3/2) bahkan menyebutkan, militer Myanmar membunuh massal serta memperkosa kaum Rohingya.

Rumah-rumah warga Rohingya juga dibakar hingga rata dengan tanah. Sejak saat itu, setidaknya 69 ribu orang Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh.

Selain itu, laporan lembaga pemerhati HAM di Myanmar, Burma Human Rights Network (BHRN), juga membenarkan penganiayaan yang dilakukan militer negara itu.

Dalam pernyataan yang diterima CNNindonesia.com, BHRN melaporkan kekerasan militer terhadap kaum Rohingya masih rutin terjadi. BHRN mengumpulkan sejumlah kesaksian dan bukti dari warga lokal di negara bagian Rakhine, tempat mayoritas kaum Rohinya tinggal dan penganiyaan terhadap mereka terjadi.

Kekerasan terbaru bahkan dilaporkan terjadi di Buthidaung, sebuah wilayah bermayoritaskan Muslim Rohingya yang terletak dekat Maungdaw sejak awal Januari lalu. Otoritas Myanmar kembali melakukan penggerebekan pada 4 Januari lalu di wilayah itu untuk menangap kelompok militan al Yaqeen.

Dalam operasi itu militer dilaporkan menangkap bahkan menculik kaum Rohingya sewenang-wenang dan menyiksa mereka. Meski belum terkonfirmasi, GBHRN mengkhawatirkan para aparat Myanmar meminta perempuan Rohingya menjadi "budak seks" mereka.

"Tentara dan pemerintah Burma telah lama melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap Rohingya sejak 1978. Dunia internasional masih memberikan celah bagi pemerintah untuk terus membuat banyak alasan menanggapi masalah ini," ungkap Direktur Eksekutif BHRN, Kyaw Win.

Kekerasan sejak awal Oktober ini merupakan insiden berdarah terparah sejak bentrokan komunal antara umat Buddha dan Rohinya terjadi pada 2012 lalu. Insiden itu menewaskan setidaknya 200 orang.

Selama ini Myanmar terus membantah segala tudingan pelanggaran HAM yang dilakukan aparatnya tersebut. Suu Kyi kian mendapat kecaman dari dunia internasional yang menganggapnya gagal melindungi kaum Rohingya dan mejauhkan negaranya dari pelanggaran HAM.

Pendirian Suu Kyi yang selama ini terkesan "menyangkal" sedikit tergerak usai laporan PBB itu muncul.

Wakil Menteri Luar Negeri, Aye Aye Soe menuturkan pemerintah menganggap serius temuan PBB tersebut dan berupaya memulai penyelidikan.

Meski begitu, Soe juga menambahkan bahwa Myanmar selama ini juga kerap menjadi "korban" salah informasi dan berita palsu mengenai dugaan pembersihan etnis Rohingya hingga upaya genosida sistematis yang dilakukan pemerintahnya.

"Kami tidak mengetahui apakah tuduhan [pelanggaran HAM] selama ini benar. Jika kami temukan kebenaran dari laporan tersebut, kami pasti akan mengambil tindakan," kata Soe.


(aal)