Pelapor Khusus PBB Sebut Myanmar Ingin Usir Seluruh Rohingya
CNN Indonesia
Selasa, 14 Mar 2017 16:19 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pelapor khusus Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Yanghee Lee, mendorong penyelidikan serius terhadap dugaan pelanggaran HAM di Myanmar yang mengincar minoritas Muslim seperti kaum Rohingya.
Sebab, Lee mengatakan, penyiksaan dan penganiayaan kaum Rohingya oleh aparat selama ini merupakan cara pemerintah untuk dapat "mengusir" seluruh kaum etnis minoritas dari negara itu.
"Bukti menunjukkan pemerintah mungkin mencoba mengusir seluruh penduduk Rohingya dari negara itu," ungkap Lee dalam sidang rutin Dewan HAM PBB (UNHRC) seperti dikutip AFP, Selasa (14/3).
Isu mengenai kekerasan terhadap kaum Rohingya kembali mencuat setelah insiden penyerangan pos pengamanan di tiga wilayah perbatasan Myanmar di Rakhine oleh sejumlah kelompok bersenjata pada 9 Oktober lalu.
Pemerintah Myanmar menuding "teroris Rohingya" berada di balik serangan itu, meski belum ada bukti konkret.
Sejak insiden itu, militer Myanmar memperketat pengawasan dengan melakukan operasi di wilayah Rakhine, tempat kekerasan terhadap kaum Muslim khususnya Rohingya marak terjadi.
Alih-alih memburu para pelaku penyerangan, militer Myanmar diduga malah menyerang etnis Rohingya secara membabi-buta hingga menewaskan setidaknya 80 orang.
Penyelidik PBB bahkan mengatakan, tak sedikit perempuan yang diperkosa dan bayi yang dibantai oleh aparat saat operasi militer itu berlangsung.
Ini merupakan insiden berdarah terparah sejak bentrokan antara umat Buddha dan etnis Rohingya pada 2012 lalu yang menewaskan setidaknya 200 orang.
Untuk itu, Lee meminta UNHRC membentuk tim investigasi HAM tingkat tinggi guna menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di Myanmar selama periode 2012-2014.
Meski begitu, sejumlah pemain kunci seperti Uni Eropa dan negara Barat lain belum menyatakan dukungannya terhadap gagasan Lee tersebut.
Mereka khawatir penyelidikan PBB di Myanmar semakin menghancurkan semangat demokrasi yang masih rapuh di negara itu.
"Masyarakat internasional perlu membantu Myanmar mengatasi krisis ini tanpa merusak keseimbangan sipil dan militer di negara itu," tutur perwakilan Inggris di UNHRC, Julian Braithwaite.
Selama ini pemerintah Myanmar berkeras menampik segala tudingan pelanggaran HAM yang ditujukan terhadap aparatnya.
Namun, pendirian pemerintah yang dipimpin penasihat negara, Aung San Suu Kyi, mulai goyah menyusul laporan PBB yang membenarkan dugaan pelanggaran HAM di negaranya.
Suu Kyi baru-baru ini berjanji memulai penyelidikan kasus ini. Pemerintahnya juga tengah membentuk "departemen penyelidikan" untuk mencari tahu soal dugaan kekejaman yang dilakukan aparat keamanan negaranya tersebut.
Sebab, Lee mengatakan, penyiksaan dan penganiayaan kaum Rohingya oleh aparat selama ini merupakan cara pemerintah untuk dapat "mengusir" seluruh kaum etnis minoritas dari negara itu.
"Bukti menunjukkan pemerintah mungkin mencoba mengusir seluruh penduduk Rohingya dari negara itu," ungkap Lee dalam sidang rutin Dewan HAM PBB (UNHRC) seperti dikutip AFP, Selasa (14/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah Myanmar menuding "teroris Rohingya" berada di balik serangan itu, meski belum ada bukti konkret.
Sejak insiden itu, militer Myanmar memperketat pengawasan dengan melakukan operasi di wilayah Rakhine, tempat kekerasan terhadap kaum Muslim khususnya Rohingya marak terjadi.
Alih-alih memburu para pelaku penyerangan, militer Myanmar diduga malah menyerang etnis Rohingya secara membabi-buta hingga menewaskan setidaknya 80 orang.
Penyelidik PBB bahkan mengatakan, tak sedikit perempuan yang diperkosa dan bayi yang dibantai oleh aparat saat operasi militer itu berlangsung.
Ini merupakan insiden berdarah terparah sejak bentrokan antara umat Buddha dan etnis Rohingya pada 2012 lalu yang menewaskan setidaknya 200 orang.
Untuk itu, Lee meminta UNHRC membentuk tim investigasi HAM tingkat tinggi guna menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di Myanmar selama periode 2012-2014.
Meski begitu, sejumlah pemain kunci seperti Uni Eropa dan negara Barat lain belum menyatakan dukungannya terhadap gagasan Lee tersebut.
Mereka khawatir penyelidikan PBB di Myanmar semakin menghancurkan semangat demokrasi yang masih rapuh di negara itu.
"Masyarakat internasional perlu membantu Myanmar mengatasi krisis ini tanpa merusak keseimbangan sipil dan militer di negara itu," tutur perwakilan Inggris di UNHRC, Julian Braithwaite.
Selama ini pemerintah Myanmar berkeras menampik segala tudingan pelanggaran HAM yang ditujukan terhadap aparatnya.
Namun, pendirian pemerintah yang dipimpin penasihat negara, Aung San Suu Kyi, mulai goyah menyusul laporan PBB yang membenarkan dugaan pelanggaran HAM di negaranya.
Suu Kyi baru-baru ini berjanji memulai penyelidikan kasus ini. Pemerintahnya juga tengah membentuk "departemen penyelidikan" untuk mencari tahu soal dugaan kekejaman yang dilakukan aparat keamanan negaranya tersebut.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK