Venezuela 'Kudeta', Dunia Waspada
CNN Indonesia
Jumat, 31 Mar 2017 14:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah negara besar dunia menyerukan kewaspadaan terkait langkah Mahkamah Agung Venezuela merebut kewenangan legislatif di dewan legislator yang dikuasai oposisi.
Sejumlah pejabat dan pengamat menyebut langkah tersebut sebagai upaya kudeta. Dengan begitu, Presiden Nicolas Maduro, sosialis, bisa memegang kekuasaannya dengan erat, setelah lebih dari satu tahun selalu diganjal oposisi liberal kanan.
Sejumlah kritik mengatakan Venezuela, negara pemasok minyak yang sedang dilanda krisis ekonomi parah, telah berubah menjadi otoriter.
Krisis yang berujung pada kelangkaan makanan, kerusuhan dan kejahatan memicu kekhawatiran akan stabilitas negara yang sudah tiga kali mengalami percobaan kudeta sejak 1992 lalu.
Kementerian Luar Negeri AS menyebut langkah MA sebagai "kemunduran serius dalam demokrasi."
Kekuatan kawasan seperti Brasil, Meksiko, Argentina, Peru dan Chili pun menyebutnya sebagain ancaman bagi demokrasi di Venezuela.
Kementerian Luar Negeri Brasil mengatakan tindakan itu "jelas berseberangan dengan amanat konstitusi."
Namun, kritik terkeras datang dari Sekretaris Jenderal Organisasi Negara Amerika (OAS), Luis Almagro, yang menyebutnya sebagai "kudeta" internal.
Pernyataan Almagro mengamini seruan yang disampaikan oleh oposisi. Sementara Maduro masih belum mau berkomentar.
Di luar kantor MA, sejumlah anggota dewan yang memprotes kebijakan tersebut terlibat gesekan dengan polisi. Kelompok oposisi pun menyerukan protes lebih besar, besok.
Langkahi Legislatif
Keputusan hakim ini membuat oposisi di legislatif Dewan Nasional kehilangan hak untuk menjalankan pemerintahan.
Mahkamah Agung selama ini konsisten mendukung presiden sayap kiri ini dalam bergulat melawan oposisi di Dewan.
Selain itu, MA juga melucuti kekebalan parlementer para anggota dewan, Selasa kemarin.
"Keputusan inkonstitusional MA untuk mencabut kekebalan anggota Dewan dan menjalankan fungsi legislatif adalah tindakan rezim otoriter terbaru untuk melanggar konstitusi di Venezuela dan mengeliminir semua bentuk demokrasi," kata pernyataan Almagro.
Dia juga menyatakan "mengecam kudeta yang dilakukan oleh rezim Venezuela terhadap Dewan Nasional, cabang terakhir pemerintahan yang dilegitimasi suara rakyat Venezuela."
Sejumlah pejabat dan pengamat menyebut langkah tersebut sebagai upaya kudeta. Dengan begitu, Presiden Nicolas Maduro, sosialis, bisa memegang kekuasaannya dengan erat, setelah lebih dari satu tahun selalu diganjal oposisi liberal kanan.
Sejumlah kritik mengatakan Venezuela, negara pemasok minyak yang sedang dilanda krisis ekonomi parah, telah berubah menjadi otoriter.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kekuatan kawasan seperti Brasil, Meksiko, Argentina, Peru dan Chili pun menyebutnya sebagain ancaman bagi demokrasi di Venezuela.
Kementerian Luar Negeri Brasil mengatakan tindakan itu "jelas berseberangan dengan amanat konstitusi."
Namun, kritik terkeras datang dari Sekretaris Jenderal Organisasi Negara Amerika (OAS), Luis Almagro, yang menyebutnya sebagai "kudeta" internal.
Di luar kantor MA, sejumlah anggota dewan yang memprotes kebijakan tersebut terlibat gesekan dengan polisi. Kelompok oposisi pun menyerukan protes lebih besar, besok.
Langkahi Legislatif
Keputusan hakim ini membuat oposisi di legislatif Dewan Nasional kehilangan hak untuk menjalankan pemerintahan.
Mahkamah Agung selama ini konsisten mendukung presiden sayap kiri ini dalam bergulat melawan oposisi di Dewan.
"Keputusan inkonstitusional MA untuk mencabut kekebalan anggota Dewan dan menjalankan fungsi legislatif adalah tindakan rezim otoriter terbaru untuk melanggar konstitusi di Venezuela dan mengeliminir semua bentuk demokrasi," kata pernyataan Almagro.
Dia juga menyatakan "mengecam kudeta yang dilakukan oleh rezim Venezuela terhadap Dewan Nasional, cabang terakhir pemerintahan yang dilegitimasi suara rakyat Venezuela."
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK