Cegah Trump Tutup Pemerintah, Kongres Siap Perpanjang Tenggat

Jakarta, CNN Indonesia -- Meski sudah cenderung menyepakati anggaran untuk membiayai pemerintah hingga September, Kongres Amerika Serikat bersiap memperpanjang tenggat waktu kesepakatan untuk menghindari kemungkinan penutupan pemerintahan oleh Presiden Donald Trump.

Perpanjangan selama sepekan akan memberikan Partai Republik dan Partai Demokrat "sedikit ruang bernapas" untuk menyelesaikan negosiasi dan memaparkan rencana anggaran sekitar $1 triliun untuk tahun fiskal ini di hadapan anggota dewan, kata seorang sumber legislatif yang dikutip Reuters, Kamis (27/4).

Negosiator saat ini tengah berpacu melawan waktu untuk menyelesaikan perselisihan dalam anggaran pengeluaran besar Negeri Paman Sam. Kedua pihak mempunyai waktu hingga akhir pekan ini, bertepatan dengan hari ke-100 Trump menjabat--untuk mencapai kesepakatan.

Lihat juga: Hari ke-100 Trump, Pemerintah AS Terancam Tutup

Tarik-ulur setidaknya sudah menghasilkan dua kemenangan untuk Partai Demokrat, meski mereka hanya memegang suara minoritas di Kongres.

Presiden Trump sudah menyerah kepada tuntutan Demokrat yang menginginkan biaya pembangunan tembok perbatasan Meksiko untuk tidak dimasukkan ke dalam rencana anggaran. Trump menyatakan tembok "besar, cantik dan kuat" itu dibutuhkan untuk menepis imigran ilegal dan narkotik dari negaranya.

Semula Trump ingin Meksiko membiayai pembangunan tembok tersebut. Namun, keinginan itu ditolak mentah-mentah.

Lihat juga: Rusia Merasa Terancam oleh Serangan AS di Suriah

Partai Demokrat juga, setidaknya untuk sementara ini, berhasil menekan pemerintahan untuk menyepakati kelanjutan sebagian besar dari anggaran Obamacare. Padahal, Trump bersumpah akan mengakhirinya ketika berkampanye menuju kursi presiden dulu.

Pejabat pemerintahan sempat mengancam untuk membunuh subsidi untuk warga berpemasukan rendah yang terdaftar dalam program kesehatan tersebut. Peraturan yang disepakati pada 2010 lalu ini adalah salah satu pencapaian khas Presiden Barack Obama di dalam negeri.

"Meski sekarang kami sudah sepakat untuk terus membiayai program tersebut, kami belum mencapai keputusan akhir terkait masalah ini," kata seorang pejabat Gedung Putih.