Komentar itu diutarakan Danin menyusul janji Trump yang dengan mudah menyatakan AS akan menjadi mediator sekaligus fasilitator untuk menengahi konflik berkepanjangan itu kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Gedung Putih pada Rabu (3/5).
Menurut Danin, yang kini menjadi salah satu anggota di Council on Foreign Relations, situasi konflik Palestina-Israel saat ini lebih rumit dari apa yang sejauh ini Trump mengerti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertemuan Abbas dan Trump kemarin diharapkan bisa menemukan titik cerah bagi solusi konflik di Timur Tengah, khususnya konflik Isrel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun lamanya.
Masalah Israel-Palestina selama ini kerap menjadi ganjalan pemerintah AS. Namun, di depan Abbas, Trump menyatakan siap untuk menerima "tantangan permainan" itu.
"Saya pikir setiap orang itu berbeda. Gaya diplomasi seorang presiden adalah menghasilkan keuntungan atau dividen," ucapnya menambahkan.
Meski begitu, sejumlah pengamat menganggap skeptis kemungkinan Trump bisa berhasil menyelesaikan konflik ini.
Menurut seorang profesor sejarah Timur Tengah dari University of California, James Gelvin, setiap presiden AS pasti berpikir mereka dapat mewujudkan perdamaian Israel-palestina.
Namun di satu sisi, seorang penasihat di Washington Institute for Near East Policy, Dennis A Ross, mengatakan meski implementasi ucapan Trump tidak akan terlihat dalam waktu dekat, pertemuan kedua pemimpin tersebut bisa disebut kemajuan upaya perdamaian selama ini.
Menurut Ross, pertemuan Abbas dan Trump kemarin bisa memecah kebuntuan yang selama ini dihadapi para pemimpin selama ini dalam menyelesaikan konflik Israel-palestina.
"Anda tidak dapat menyelesaikan konflik itu saat ini juga. Kesenjangan dan perbedaan antara Israel dan Palestina terlalu luas. Saat ini kit aberada di titik terendah mempresepsikan perdamaian Israel-Palestina sejak saya terjun dalam penyelesaian konflik ini," ujarnya seperti dikutip the Washington Post.
Menurut Zuhri, kesepakatan antara Abbas dan Trump kemarin "tidak menjadi kewajiban bagi siapa pun" seperti dikutip Reuters.