Moon Jae-in Dorong Dialog dan Sanksi Paralel untuk Korut

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Baru Korea Selatan meluncurkan upaya internasional baru untuk menjinakkan ketegangan terkait program senjata Korea Utara, Kamis (11/5). Ia mendorong sanksi dan dialog dilakukan bersamaan sembari menenangkan kemarahan China terkait sistem rudal Amerika Serikat.

Moon Jae-in, politikus liberal sekaligus mantan pengacara hak asasi manusia, baru dilantik pada Rabu sehari sebelumnya. Pada pidato perdananya sebagai presiden, dia menyatakan akan segera mengatasi ketegangan keamanan yang meningkatkan kekhawatiran perang di Semenanjung Korea.

Moon pertama berbicara dengan Presiden China Xi Jinping lalu pada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Pembicaraan itu didominasi pembahasan soal cara merespons program nuklir dan peluru kendali balistik Korea Utara yang berkembang pesat, melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Resolusi masalah nuklir Korea Utara mesti komprehensif dan logis, dengan tekanan dan sanksi digunakan paralel bersama sanksi," kata juru bicara Moon, Yoon Young-chan, mengutip pernyataan sang Presiden kepada Xi.

Lihat juga: Presiden Baru Korsel Lobi China dan Jepang Soal Nuklir Korut

"Sanksi terhadap Korea Utara juga langkah untuk menarik negara tersebut ke meja negosiasi dalam rangka mengeliminasi senjata nuklirnya," kata Yoon. Menurutnya, Xi mengindikasikan sepakat dengan gagasan tersebut.

Moon telah mengambil langkah yang bersifat lebih mendamaikan dengan Korea Utara, kontras dengan pendekatan yang diambil oleh Amerika Serikat, sekutu utama Korsel. AS selama ini berupaya untuk meningkatkan tekanan terhadap Pyongyang melalui isolasi dan sanksi lebih jauh.

Presiden AS Donald Trump, yang berbicara dengan Moon pada Rabu, bulan ini membuka kemungkinan untuk bertemu pemimpin Korut Kim Jong-un. Dia mengatakan akan merasa terhormat untuk bertemu dengan Kim dalam keadaan yang tepat.

Sejumlah pejabat AS, sementara itu, menyatakan tidak ada gunanya memulai kembali pembicaraan internasional dengan Korea Utara di tengah situasi terkini. Mereka juga mengatakan Pyongyang mesti menegaskan komitmennya terhadap upaya denuklirisasi.

Lihat juga: Korut Diduga Siapkan Serangan Gelombang Elektromagnetik ke AS

Katina Adams, juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, menyatakan Washington telah bekerja sama erat dengan Seoul soal Korea Utara dan akan terus melanjutkannya.

"Kami tetap terbuka pada kemungkinan berbicara dengan RRKU tapi mesti melihat RRKU berniat menghentikan semua aktivitas ilegal dan sikap agresifnya di kawasan," ujarnya, merujuk Korut dengan akronim dari nama resminya, Republik Rakyat Korea Utara.
[Gambas:Video CNN]
Pakar kawasan berbulan-bulan ini meyakini Korea Utara sedang mempersiapkan uji coba nuklir keenamnya. Mereka juga sedang mengembangkan peluru kendali pembawa nuklir yang bisa mencapai Amerika Serikat, menghadapkan Trump dengan masalah keamanan yang bisa jadi memberikannya tekanan terbesar saat ini.

Pada Kamis, Direktur Intelijen Nasional AS, Dan Coats, mengatakan kepada Komite Intelijen Senat bahwa Korut menghadirkan "ancaman sangat signifikan, berpotensi eksistensial terhadap Amerika Serikat yang mesti diatasi."

Lihat juga: Tuding CIA Ingin Bunuh Kim Jong-un, Korut Ancam Balas Dendam

Sementara Trump kepada Reuters dalam wawancara bulan lalu mengatakn konflik besar dengan Korea Utara mungkin saja terjadi, tapi dia lebih memilih upaya diplomatik.

Korea Utara menyatakan senjata itu dibutuhkan untuk mempertahankan diri dari Amerika Serikat yang mereka tuding telah menekan kawasan ke ambang perang nuklir.

"Ancaman nuklir dan perkembangan rudal Korea Utara telah memasuki tahap baru," kata Shinzo Abe kepada Moon dalam percakapan telepon, menurut Sekretaris Kabinet Jepang Koichi Hagiuda.

"Bagaimana cara untuk merespons Korea Utara ... adalah isu yang urgen. Saya ingin bekerja sama erat dengan Presiden untuk mencapai denuklirisasi Korea Utara," kata Abe kepada Moon.

Lihat juga: Antara Paman Sam, Rudal Nuklir dan Jugun Ianfu

Namun, Abe juga mengatakan "dialog hanya demi melakukan dialog tidak akan ada artinya" dan dia meminta Korea Utara untuk mendemonstrasikan "aksi tulus dan konkret," kata Hagiuda. Menurutnya, Moon pun berpandangan sama dengan Abe.

Jepang selama ini khawatir Moon akan akan mengambil sikap keras terkait perselisihan yang berakar dari kolonisasi negaranya di Semenanjung Korea 1910-1945 silam dan bisa merenggangkan hubungan saat kerja sama untuk mengatasi permasalahan Korea Utara sedang sangat dibutuhkan.

Moon mengatakan kepada Abe untuk "memandang lurus terhadap sejarah" dan jangan menjadikan masa lalu sebagai "penghalang." Walau demikian, dia juga mengangkat ketidakpuasan Korea atas perjanjian 2015 lalu terkait kompensasi untuk menyelesaikan perselisihan Jugun Ianfu, pemaksaan perempuan di negaranya untuk 'menghibur' pasukan Jepang di masa Perang Dunia II.